PENDIDIKAN

MPLS Berakhir, MKKS se Kabupaten Sukabumi Klaim Minat Masuk Sekolah Swasta Menurun Drastis

×

MPLS Berakhir, MKKS se Kabupaten Sukabumi Klaim Minat Masuk Sekolah Swasta Menurun Drastis

Sebarkan artikel ini
Ketua MKKS Kabupaten Sukabumi
Ketua MKKS Kabupaten Sukabumi saat membuka pelaksanaan MPLS

PALABUHANRATU – Pelaksanaan MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) telah berakhir sejak 17 Juli 2024 kemarin, Ketua MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) SMK se Kabupaten Sukabumi sekaligus Kepsek SMK Jami’yatul Aulad Andriana klaim jumlah peserta didik sekolah swasta menurun.

Hal itu diungkapkan Andriana berdasarkan laporan laporan yang diterima dari para kepala sekolah SMK se – kabupaten Sukabumi bahwa untuk tahun pelajaran 2024 ini nyaris seluruh sekolah swasta mengaku peserta didik menurun.

Bank bjb Tandamata

“Untuk tahun ini, sebagian besar sekolah swasta banyak yang turun secara drastis jumlah siswa dari tahun sebelumnya, pasalnya, minat melanjutkan ke sekolah negeri setingkat SMA terus meningkat,” ujar Andriana. Kamis, (18/7).

“Kalau untuk angka secara pasti kita belum bisa memastikan, hanya saja hampir di sebagian besar wilayah mengalami penurunan secara drastis untuk sekolah swasta,” imbuhnya.

Di kabupaten Sukabumi sendiri, kata Andriana jumlah sekolah menengah tingkat atas kejuruan sebanyak 167 sekolah yang terdiri dari 11 sekolah negeri dan 156 swasta.

“Jika melihat tahun-tahun sebelumnya, perpindahan anak setelah kegiatan MPLS sangat kecil prosentasenya, mungkin masih bisa dihitung jari, sehingga memang dari kegiatan MPLS ini bisa kita ketahui jumlah siswa per sekolah,” jelasnya.

Andriana berharap ke depan, pemerintah juga memperhatikan sekolah-sekolah swasta, sehingga bisa terjadi pemerataan. Pasalnya, masih ada beberapa sekolah negeri menerima siswa melebihi ruang belahar yang ada di sekolah tersebut.

“Ke depan, kami berharap Pemerintah melalui Disdik Provinsi Jawa Barat memberikan perhatian lebih untuk sekolah swasta,” terangnya.

“Iya karena di kabupaten Sukabumi dari 48 kecamatan yang ada, hanya ada 11 sekolah negeri, sisanya sekitar 156 adalah swasta yang membutuhkan perhatian lebih, baik dari segi fisik bangunan maupun bantuan lainnya,” ucapnya. (Ndi)