Oleh: Dahlan Iskan

PDI Perjuangan yang memulai: baiknya di Pemilu 2024 sistem terbuka dikembalikan ke tertutup. Sayang, belum sampai terjadi diskusi yang luas, sudah keburu di-prungges: delapan partai sepakat menolak ide itu. Menolak begitu saja. Tanpa solusi dan evaluasi.

Sudah 20 tahun bangsa ini  menjalani Pemilu sistem terbuka. Ini awalnya sebagai koreksi terhadap sistem tertutup selama Orde Baru.

Kelemahan tertutup waktu itu: “Rakyat tidak kenal siapa wakilnya di DPR”. Itulah kritik terbesar terhadap sistem tertutup. “Mereka bukan wakil rakyat. Mereka wakil partai”.

Koreksi terhadap Orde Baru dilanjutkan sampai ke soal suara terbanyak. Nomor urut tidak terpenting lagi. Memang partai yang tetap mencalonkan. Partai pula yang menyusun nomor urut. Tapi soal jadi anggota DPR atau tidak tergantung banyaknya suara yang diperoleh. Pun bila selisih suara itu hanya 6. Seperti yang dialami Thoriqul Haq yang sekarang bupati Lumajang.

Sejak itu sering terjadi ”perang di dalam selimut”. Calon yang oleh partai sudah ”dilorot” ke nomor bawah tetap bisa jadi anggota DPR. Siapa yang populer dia/ia yang terpilih. Lebih parah lagi: uang jadi panglima. Kualitas nomor dua.

Mulailah terjadi politik uang. Kian lama kian menggila. Lalu jadi budaya.

Menjadi anggota DPR/DPRD sudah bisa dimatematikakan. Satu kursi perlu berapa suara. Satu suara perlu berapa duit. Maka dengan menyediakan uang tertentu dapat jaminan terpilih.

Kalau calon tidak punya uang bisa ijon proyek. Bisa balik modal. Jadilah hitungan bisnis agenda utama di legislatif.

Itu erosi dari satu segi. Sisi lain: partai tidak bisa membuat perencanaan: siapa yang akan didudukkan di komisi keuangan di DPR nanti. Siapa yang di komisi hukum. Komisi pendidikan. Komisi energi. Dan seterusnya.

Dengan sistem terbuka, partai belum tahu apakah yang terpilih nanti punya kapasitas untuk duduk di komisi tertentu. Bisa jadi yang terpilih tidak punya kapasitas di komisi mana pun. Banyak yang akhirnya anggota DPR itu mewakili dirinya sendiri.

“Yang terpilih belum tentu mampu. Yang mampu belum tentu terpilih”.

Itulah penyakit bawaan demokrasi murni.

Dan kita menikmati penyakit itu.

Apakah harus kembali tertutup?

Delapan partai sudah menolaknya. Tapi tidak memberikan solusi untuk keluar dari penyakit itu. Mungkin mereka hanya akan mengandalkan pada proses: lama-lama kita akan dewasa. Kalau rakyat sudah sejahtera tidak akan mau lagi dibeli. Ini sama dengan harapan lama dulu: kalau gaji dinaikkan tidak akan ada lagi korupsi.

“Saya setuju kembali ke sistem tertutup,” ujar Prof Dr Syukur Abdullah, dekan Fakultas Sosial Politik Universitas Hasanuddin Makassar. Saya bertemu Prof Syukur Rabu lalu. Di Unhas. Sama-sama hadir di ujian terbuka calon doktor komunikasi ke-4 Unhas: Erniwati. Ia yang memimpin sidang. Saya salah satu dari 6 penguji.

Dengan sistem tertutup orang memang akan memilih partai. Lama-lama hanya sedikit partai yang bisa bertahan. Terjadilah penyederhanaan partai secara alamiah. Pun tanpa perlu membatasi hadirnya partai baru. “Silakan saja partai baru hadir, tapi akan sulit lolos ke Senayan,” ujar doktor filsafat politik lulusan Bonn, Jerman ini.

Yang pro sistem terbuka pasti lebih banyak. Tapi belum ada yang memberikan konsep rinci bagaimana bisa mengatasi penyakit parahnya itu. Alasan mereka cenderung ”pokoknya itu lebih demokratis”. Seolah demokratis sebagai tujuan, bukan alat.

PDI Perjuangan sendiri seperti berhenti pada melontarkan gagasan. Tidak ada perlawanan terhadap kesepakatan 8 partai.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tidak terlihat lagi bicara  soal ini. Ia sibuk di acara puncak HUT partai ke 50 di JI Expo Kemayoran Jakarta.