Pentingnya Kebijakan Terdidik

  • Whatsapp

Oleh : Hema Hujaemah, M.Pd
(Kepala SMPN 11 Kota Sukabumi

Terinspirasi dari tulisan Albiner Siagian, guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat USU, dengan judul Ketika Kaum Terdidik Memilih Bungkam. Salah satu cuplikannya: …”Kaum terdidik sebagai produk ilmiah, secara otomatis tergantung dalam komunitas ilmiah. Dengan demikian, mereka tunduk kepada norma komunitas ilmiah…”. Selanjutnya…”Terkait norma komunitas ilmiah, ilmuwan berkewajiban secara moral dan sosial mencerdaskan masyarakat dan mencegah mereka dari kesesatan, kepicikan, dan absurditas berpikir…”.

Bacaan Lainnya

Kemudian, ketika membaca quotesnya Edmund Burke, seorang negarawan, filsuf, orator, penulis, dan ahli teori politik terkemuka asal Irlandia. Salah satu quotesnya sebagai berikut: No body a greater mistake than he who did nothing because he cold do only a little. Artinya kurang lebih: Tidak ada yang membuat kesalahan lebih besar daripada dia yang tidak melakukan apa-apa, karena dia hanya bisa melakukan sedikit.

Quotes lainnya: The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Artinya: Satu-satunya hal yang diperlukan untuk kemenangan kejahatan adalah agar orang baik tidak melakukan apapun (diam).

Karena saya belum merasa jadi orang baik, tentunya tidak akan bisa diam. Kembali ingin menulis tentang apa yang ada dalam pikiran saat ini. Tidak merasa lebih benar, tapi ingin lebih merasa sebagai bagian dari produk ilmiah yang pernah dididik dan terdidik. Oleh karena itu, tergerak hati ini untuk melaksanakan norma komunitas ilmiah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Berbicara masalah dunia pendidikan sepertinya tidak akan ada habisnya. Era disrupsi memaksa siapapun untuk adaptif terhadap zaman. Kalau tidak, sudah dipastikan akan terus ketinggalan dalam segala bidang. Insan pendidikan yang buta teknologi, informasi dan literasi sudah tidak relevan di zaman sekarang. Apalagi berbicara inovasi dalam bidang pendidikan, sepertinya suatu keniscayaan yang harus dihadapi, dipikirkan, dan dilakukan bersama-sama.

Revolusi industri 4.0 tak dapat ditolak saat ini. Tidak mungkin siapapun bisa mengelak dan menghindar darinya. Oleh karena itu perlu kesiapan bagi siapapun yang akan melewatinya. Jika buku-buku telah banyak membahas tentang disrupsi diberbagai bidang, tentunya dunia pendidikan tidak boleh kalah dengan bidang lainnya. Bukan hanya sekedar membahas wacana, namun jadilah pelaku dalam melakukan inovasi pendidikan.

Hal ini tentunya sangat penting untuk bersama-sama kita wujudkan. Melihat tuntutan dunia pendidikan yang semakin berat. Sebagai lembaga yang mempersiapkan generasi harapan masa depan bangsa, dituntut menghasilkan peserta didik yang mampu bersaing di lapangan menghadapi zaman digital.

Karena yang dihadapi adalah generasi milenial, maka lebih cocok ketika dididik oleh pendidik yang lebih milenial. Guru dan tenaga kependidikan tidak boleh kalah sama siswanya dalam segala hal. Karena di sana tersimpan kepercayaan dan ketauladanan.

Apalagi dengan perubahan regulasi dari hari ke hari yang mewarnai dunia pendidikan. Sebagai contoh: perubahan kebijakan kurikulum, pendanaan pendidikan, sampai kepada penyaluran tunjangan bagi pendidikan dan tenaga kependidikan yang sedikit menjadi kontroversi.

Jika siapapun Insan pendidik tidak ikut bergerak adaptif terhadap perubahan itu, tentunya sangat disayangkan semuanya akan tertinggal.

Hal yang paling menarik plus sensitif dibicarakan hampir disetiap obrolan langsung atau group adalah tentang keuangan. Begitu kuat dan dahsyatnya pesona uang. Karena tidak bisa kita pungkiri uang memegang peranan penting dalam hidup dan kehidupan manusia.

Walau bukan segala-galanya, uang menjadi salah satu indikator kebahagiaan. Semua orang butuh uang. Bahkan sebagian orang rela mengorbankan harga diri demi uang.

Melihat perkembangan tentang aturan mengenai pendanaan pendidikan terutama bagi sekolah milik pemerintah dari waktu ke waktu terus berubah. Selain sebagai upaya penyempurnaan kualitas aturan, mungkin lebih ke adaptif terhadap tuntutan keperluan di lapangan. Banyak hal harus dilakukan menyangkut kesejahteraan para pendidik dan tenaga kependidikan.

Tepatnya diakhir tahun 2018, mulai muncul aturan yang intinya menyatakan bahwa segala bentuk belanja pegawai dari pendanaan BOS dihilangkan. Termasuk tunjangan daerah dan uang makan dari pemerintah daerah. Hal ini mulai berlaku Januari 2019.

Sebagai konvensasinya akan diberikan tunjangan kinerja atau single salary sebagai pengganti tunjangan tersebut selain gaji.

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan tunjangan tersebut adalah: ASN yang sudah memenuhi beban kerja efektif per minggunya baik struktural maupun fungsional.

Salah satu indikator yang dipakai yaitu kehadiran ASN melalui aplikasi absen on line. Masih jauh ketika berbicara pemisahan beban kerja tambahan lainnya di satuan pendidikan, apalagi dengan penilaian kualitas kinerja masing-masing. Baru sebatas absen secara umum saja begitu panjang dan berkelok perjalanannya dengan nominal yang belum jelas.

Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan dan menonton, ketika ada perubahan dan dituntut adaptif untuk membuat kebijakan. Namun setidaknya ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan.

Tujuannya, untuk meminimalisir kegaduhan di lapangan. Apalagi ketika sampai kepada orang-orang yang pragmatis, miskin apresiasi dan rendah literasi, tentunya akan membawa rumor yang kurang baik.

Setidaknya ketika ada yang menyempatkan membaca tulisan saya sebelumnya, Radar Sukabumi Rabu, 19 Desember 2019 yang berjudul “ Mengupas Kehadiran Guru Terkait TPP dan TPG”.

Diharapkan sedikit menambah referensi dan bahan pertimbangan bagi siapapun, terkait perbedaan fungsional guru dan ASN lainnya, terutama bagi pembuat kebijakan.

Pada kesempatan inipun saya masih menyoal seputar absensi bagi ASN khususnya guru sebagai solusi untuk mendapatkan single salary. Semoga menjadi bahan pertimbangan dan jalan untuk mempercepat proses perumusannya.

Menghasilkan formula yang tepat sasaran, meningkatkan kualitas kinerja, dan meningkatnya kesejahteraan guru.

Pertama, Kaji dengan baik dan benar, semua aturan oleh individu pembuat kebijakan, atau melalui diskusi yang mendalam semisal FGD (Focus Group Discussion). Hadirkan semua orang yang dianggap kompeten dalam bidangnya masing-masing baik tenaga struktural maupun fungsional.

Sebagai contoh dalam bidang pendidikan, hadirkan perwakilan dinas pendidikan yang kompeten di bidang kepegawaian, undang dewan pendidikan, perwakilan organisasi profesi, pemerhati dan pengamat pendidikan, serta semua pimpinan satuan pendidikan atau diwakili melalui wadahnya.

Duduk bersama, serap semua aspirasi dan masukan. Kaji semua aturan dari mulai Undang-undang, Keppres, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan menteri. Ambil asimilasinya dari semua aturan yang bisa dilaksanakan bersama. Ketika ada tugas dan fungsi berbeda, dikaji lagi dimana letak perbedaanya, dan bagaimana implementasinya di lapangan.

Kebersamaan inilah modal utama menemukan solusi atas kebutuhan warganya. Sehebat-hebatnya program, dan kebijakan, selama tidak menjawab kebutuhan atau jalan keluar masalah warganya, maka belum bisa disebut sebagai solusi.

Dalam pengkajian aturan tentunya tidak cukup satu kali. Perlu waktu yang cukup untuk memahami dan menyatukan persepsi diantara semuanya. Selain itu, alangkah lebih baiknya jika digunakan aturan-aturan terbaru jika ada.

Ketika belum ada aturan terbaru, menggunakan aturan lama tidak bermasalah, asalkan substansinya masih relevan dengan tuntutan zaman sekarang.

Kedua, Negara ini begitu luas, tentunya sudah banyak daerah yang menerapkan sistem ini. Tidak usah jauh-jauh lagi melakukan study banding ke luar negeri dengan biaya uang negara. Coba lihat di dalam negeri saja dulu.

Lakukan study banding kepada daerah yang sudah dianggap berhasil menerapkan sistem ini salah satunya daerah yang sudah masuk kategori Kota Cerdas. Ada Surabaya, Den Pasar, Manado, dan Padang Panjang.

Saya kira bukan kotanya yang cerdas tapi masyarakatnya, berkat pimpinan dan jajarannya yang cerdas. Adopsi dan adaptasi kebijakan dan teknik implementasinya di lapangan. Bukan hanya kebijakan di bidang pendidikan, namun pada semua bidang, sehingga betul-betul masyarakat bisa merasakan dampak positif dari kebijakan tersebut.

Tidak usah gengsi ataupun segan untuk bertanya, dalam upaya mencari formula yang tepat untuk diterapkan di daerah kita. Karena bahan yang cukup serta referensi yang jelas akan mempermudah dalam perumusan kebijakan. Mudah dipertanggungjawabkan dan mudah untuk dilaksanakan. Hasilnyapun membawa kesejahteraan bagi warganya.

Ketiga, Sosialisasi yang baik kepada semua pemangku kepentingan. Datangkan sumber yang kompeten, sampaikan alasan yang masuk akal dan mudah dipahami. Berikan solusi yang berpihak pada semuanya. Setelah itu satukan komitmen bersama, dan laksanakan secara konsisten.

Begitulah kira-kira sedikit pendapat saya tentang segala hal yang berhubungan dengan penyusunan kebijakan, tidak hanya untuk fungsional guru, namun berlaku untuk semua warga. Agar tidak terkesan bertele-tele, berubah-ubah dan membuat bingung dilapangan. Semoga dengan niat dan pikiran yang baik, akan menemukan solusi terbaik, demi mewujudkan Visi Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman dan Sejahtera (Renyah). Aamiin…

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *