Angin Segar dan Catatan bagi Rancangan Perpres Jokowi tentang Industri Gim: Pendanaan hingga Perlindungan Industri Dalam Negeri

Rafi Natapradja

Oleh:  Rafi Natapradja

Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Desember 2022 menandatangani Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 (Keppres 26/2022) yang memuat rencana Pemerintah untuk mengatur program percepatan pengembangan industri gim Indonesia.

Bacaan Lainnya

Dilansir dari laman Badan Pembinaan Hukum Nasional, saat ini Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Program Percepatan Pengembangan Industri Gim Indonesia berada pada tahan permohonan harmonisasi.

Menurut Direktur Aplikasi, Permainan, Televisi, dan Radio Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Iman Santoso, Rancangan Perpres diantisipasi terbit pada bulan September – Oktober 2023. Lantas, apa saja peluang atau ‘angin segar’ dan catatan yang perlu diantisipasi para stakeholder di industri gim tanah air?

Potensi Industri Gim Indonesia

Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada tahun 2021 tercatat lebih dari 130 juta orang bermain gim mobile dan 50 juta orang bermain gim PC. Kemenparekraf pada 2023 melaporkan lebih dari 170 juta orang bermain gim dengan nilai industri mencapai Rp25 triliun. Saat ini juga tercatat lebih dari 120 gim karya pengembang Indonesia yang dipasarkan di platform gim global, Steam.

Perusahaan statistik Jerman, Statista, memperkirakan industri gim tanah air akan tetap bertumbuh hingga 7 persen per tahun dan berpeluang mendatangkan kenaikan pendapatan hingga Rp21 triliun (USD1.4 miliar), pada tahun 2027. Statista juga memprediksi genre gim tanah air yang akan mendominasi pasar antara lain gim action, role-playing, dan strategi.

Industri gim juga memiliki keunikan dan kekuatan sendiri dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi. Menurut CEO Interim Agate, Cipto Adiguno, gim adalah salah satu bentuk hiburan yang murah dan mudah menyebar ke banyak orang melalui fitur multiplayer. Selain itu Country Manager Garena, Hans Kurniadi juga berpandangan pertumbuhan industri gim juga didukung oleh perkembangan smartphone yang memiliki kemampuan untuk bermain gim.

Pasca pandemi Covid-19 dan di tengah ancaman resesi, gim menjadi alternatif hiburan yang diminati karena merupakan hiburan yang relatif murah dan mudah. Industri gim diantisipasi akan tetap mencatatkan pertumbuhan permintaan dan terus berkembang.

Berbagai Persoalan Industri Gim

Indonesia masih belum bebas dari berbagai permasalahan yang menghalangi realisasi potensi besar industri gim. Berdasarkan laporan Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf, Muhammad Neil El Himam, persentase gim lokal pada pasar Indonesia baru mencapai 0.8 sampai 1 persen dan sebanyak 66 persen gim lokal mengalami gagal produksi. Beberapa persoalan dan faktor yang menjadi penyebab tidak optimalnya industri gim Indonesia antara lain pendanaan, sumber daya manusia (SDM), serta regulasi dan birokrasi.

Menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, industri gim adalah industri padat modal. Mantan Chief Executive Officer PlayStation, Shawn Layden mengungkapkan dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan gim PS5 dapat mencapai lebih dari USD200 juta (Rp3 triliun). Sementara berdasarkan informasi yang dilansir dari laman Programming Insider, untuk gim smartphone dana yang dibutuhkan berkisar dari USD300 (Rp4.6 juta) hingga USD12 juta (Rp184 milyar), tergantung desain dan kompleksitas dari gim tersebut.

SDM yang kompeten diperlukan untuk mengembangkan gim yang dapat diekspor dan bersaing secara global. Michael Choi, Direktur PT LX Internasional Indonesia, memprediksi Indonesia akan membutuhkan 15 juta coding engineer. Hasil riset Pusat Pengembangan dan Sertifikasi Kemenkominfo menunjukan Indonesia masih kekurangan 9 juta tenaga IT hingga tahun 2030 mendatang. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa di Indonesia masih terdapat ketimpangan antara ketersediaan dengan kebutuhan SDM di bidang IT, khususnya industri gim.

Persoalan regulasi dan birokrasi selanjutnya juga menjadi hambatan signifikan bagi perkembangan industri gim. Pasalnya, saat ini belum ada regulasi spesifik mengatur tentang industri gim yang dapat memberikan kepastian hukum bagi stakeholders di industri gim. Lebih lanjut, Kemenparekraf mengungkapkan permasalahan birokrasi timbul akibat kurangnya koordinasi antara kementerian-kementerian yang terlibat dalam industri gim.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *