JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap telah dikangkangi dan dibegal oleh DPR RI dan pemerintah karena mengabaikan putusan MK nomor 60 dan 70 dalam RUU Pilkada.
Begitu yang disampaikan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhamad Isnur dalam acara “Konsolidasi Netizen X Indonesia Darurat Demokrasi” di Space X atau Twitter yang diselenggarakan YLBHI, Rabu malam (21/8).
Menurut Isnur, rakyat Indonesia dipertontonkan bagaimana konsistensi pemerintahan Joko Widodo semakin memperburuk situasi demokrasi dan menghilangkan kedaulatan rakyat.
“Yang kita harapkan dari wakil rakyat yang dipilih, itu bukan lagi demokrasi ya, tapi mereka menampilkan bagaimana mereka mementingkan kepentingannya diri sendiri, mementingkan golongannya, mementingkan kelompoknya. Dan sekarang menuju kepada konteks di mana pemerintah dalam hal ini presiden mementingkan kepentingannya family, sanak, saudara, anak, dan keluarganya dalam bentuk dinasti,” kata Isnur dengan dihadiri sekitar 23 ribu pendengar.
Isnur pun menyoroti skenario atau teater drama yang ditampilkan di Gedung DPR RI dalam rapat Baleg RUU Pilkada yang menganulir putusan MK nomor 60 dan 70.
