Utamanya dengan memanfaatkan teknologi. Mulai perencanaan anggaran hingga pelaksanaan di lapangan. Untuk itu dia tidak sependapat dengan Prabowo bahwa korupsi di Indonesia seperti kanker stadium empat. Bahwa korupsi masih banyak, dia tidak membantahnya. Namun, Ruhut meminta jangan disamakan kasus korupsi di era orde lama, orde baru, pascareformasi, hingga masa Susilo Bambang Yuhdoyono (SBY) dan Jokowi.
Ruhut menyebutkan di era orde baru korupsi dilakukan berjemaah. Kemudian di era SBY, oplahnya pun masih besar. Misalnya korupsi Hambalang. Sedangkan di era Jokowi, jumlahnya mengecil. “Kalau sekarang ada korupsi, tapi oplahnya lebih minim. Era Pak SBY saja oplahnya (nilai korupsi-red) masih gede, Hambalang berapa triliun? Tapi sekarang sudah mulai mengecil, tapi tetap rakyat miskin karena koruptor. Ini harus kita perangi,” tuturnya.
Untuk itu dia kembali menegaskan pernyataan Prabowo soal korupsi di Indonesia stadium empat hanyalah sebuah hoaks. Itu menurutnya bisa dilihat dari kinerja KPK dalam mencegah dan memerangi korupsi. “Jadi saya terus terang bilang Pak Prabowo itu bohong kalau bilang korupsi stadium empat,” sebut Ruhut.
Dia meminta publik mellihat bagaimana kerja KPK, dan Jokowi yang menghormati hukum sebagai panglima. Dia sebagai Kepala Negara tidak pernah mengintervensi penegakan hukum. “Terakhir kemarin mensosnya, karena ada bukti yang kuat ya silakan. Begitu juga ketua DPR begitu juga. Itu baru di era Pak Jokowi. Jangan karena banyak ketangkap di era Pak Jokowi, banyak korupsinya, jangan begitu. Sydah salah Pak Prabowo kalau gitu. Kalau banyak korupsi, orde baru paling banyak,” tandasnya.
(fat/jpnn)
