“Sementara sisanya 60 persen di tahun anggaran 2024. Komponen itu untuk mendukung kerja-kerja kelembagaan Bawaslu Provinsi Jawa Barat termasuk untuk rekan-rekan di kabupaten kota,” ujarnya.
Anggaran itu, kata Zacky, dipergunakan untuk menunjang kinerja bawaslu di awal tahapan pemilihan kepala daerah.
“Seperti untuk sumber daya manusia, untuk sosialisasi ya sekitar itu mendukung kinerja pengawasan bawaslu,” ucapnya.
Berdasarkan data dari Badan Kesbangpol Jawa Barat, dana hibah Pilkada dari Pemprov Jabar sekitar Rp1,6 triliun yang terdiri dari anggaran KPU sebesar Rp1,104 triliun dan bawaslu sebesar Rp305,2 miliar, di mana 40 persennya direalisasikan tahun 2023.
Selain anggaran untuk KPU dan bawaslu, Pemprov juga menyiapkan anggaran untuk keamanan Pilkada bagi TNI/Polri yang terdiri dari anggaran untuk Polda Jabar sebesar Rp137,4 miliar, Polda Metro Jaya Rp20 miliar, Kodam III Siliwangi sebesar Rp40 miliar dan Kodam Jaya Rp2,6 miliar.
Anggaran keamanan sendiri akan direalisasikan pada tahun 2024.(*)
