BANDUNG — Sebanyak 40 persen dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 dipastikan usai ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Anggaran Pemilukada Serentak Tahun 2024 se-Provinsi Jawa Barat Kamis.
Penandatanganan itu dilakukan oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin, Ketua KPU Jawa Barat Ummi Wahyuni, Ketua Bawaslu Jawa Barat Zacky M Zam-Zam, Kapolda Jabar Irjen Pol. Akhmad Wiyagus dan Pangdam Siliwangi Mayjen TNI Erwin Djatniko di Gedung Sate, Bandung.
“Penandatanganan NPHD Pemprov Jawa Barat ini, untuk memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan pada Pilkada serentak tahun 2024, memiliki dana hibah yang proporsional dan mencukupi untuk penyelenggaraan pilkada di daerah masing-masing dengan komitmen penyelenggaraan pilkada yang berkualitas dan adil,” kata Bey dalam sambutannya.
Ditemui selepas acara, Bey mengatakan bahwa dari total anggaran sekitar Rp1,6 triliun, sekitar 40 persennya akan dicairkan pada tahun 2023 bagi penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu tingkat provinsi sampai kabupaten kota.
“Jadi untuk kpu Rp441 miliar untuk bawaslu Rp122 miliar untuk tahun 2023. Untuk tahun depan Rp662 miliar untuk kpu, dan Rp163 miliar untuk bawaslu,” ujarnya.
Dengan adanya kejelasan anggaran ini, kata Bey, pihaknya berharap tidak ada keterlambatan dan hambatan dalam pengiriman logistik kebutuhan pemilu kada serentak di Jawa Barat.
“Jadi ini peruntukannya bagi semua mulai dari persiapan, logistik sampai rapat-rapat, termasuk pengiriman logistik, jadi semua harus dapat bekerja keras untuk Pemilu tepat waktu,” ucapnya.
Di lokasi yang sama, Ketua KPU Jawa Barat Ummi Wahyuni mengatakan bahwa penandatanganan NPHD ini mengartikan bahwa perencanaan dan persiapan anggaran Pilkada Jabar untuk Provinsi dan 27 kabupaten/kota sudah siap. “Jadi keseluruhan dana Pilkada KPU Jabar itu Rp1,104 triliun, dan tahun 2023 sebesar 40 persennya harus ada,” katanya.
Untuk kabupaten dan kota, kata Ummi dalam tahapan Pilkada 2024, ada dana sharing dari provinsi untuk tujuh item yang menjadi tanggung jawab provinsi dan sisanya menjadi tanggung jawab anggaran pemerintah kabupaten kota.
“Jadi sama-sama 40 persen. Untuk tujuh item antara lain menyakut PPK/PPS, berarti kalau misalnya di ppk/pps honornya di provinsi, teman-teman di daerah tidak boleh menganggarkan itu agar tidak terjadi duplikasikan,” tuturnya.
Adapun Ketua Bawaslu Jawa Barat Zacky M Zam-Zam menjelaskan bahwa pihaknya secara keseluruhan menganggarkan untuk penyelenggaraan pengawasan Pilkada Jawa Barat adalah sekitar Rp305,2 miliar, dan dengan ditandatanganinya NPHD ini, 40 persen dari kebutuhan anggaran tersebut terealisasi tahun 2023.
