163 Calon PPK di Uji Tes Tulis

Lebih lanjut dirinya mewanti-wanti kepada PPK yang nanti ditetapkan agar bekerja sesuai undang-undang. Jika terjadi pelanggaran, lanjut dia, maka bisa jadi kena sanksi pidana maupun administrasi.

“Kalau melanggar pidana pemilu, tentunya bisa kena sanksi, denda, bahkan kurungan. Kalau pelanggarannya administrasi atau kode etik, sanksinya bisa pemecatan. Tak hanya bagi PPK dan PPS saja, komisoner KPU pun jika melanggar tentunya akan mendapakan sanksi,” pungkasnya.

Bacaan Lainnya

Sementara itu untuk tes calon Panitia Pemungutan Suara (PPS), Hamzah menyebutkan sampai saat ini masih dalam proses pendaftaran. Jadi, Hamzah belum bisa merekapitulasi jumlah pendaftar calon PPS di setiap kelurahan.

” Kalau untuk tes PPS agendanya pada 1 November. Untuk teknis tes wawancara bisa nanti dilakukan di setiap PPK atau langsung di KPU. Kita tinggal menghitung efisiensi waktunya saja,” pungkasnya.

Komisioner KPU Jawa Barat Aang Ferdiman menyebutkan tes tulis bagi calon PPK lebih fokus pada kompetensi penyelenggara ad hoc menyangkut regulasi dan implementasi. Sehingga nantinya KPU bisa menetapkan PPK yang berintegritas dan independen. “Setiap PPK itu harus memiliki kemampuan teknis dan komunikasi. Kalau dari cara penyampaiannya tidak dimengerti, maka khawatir tidak akan maksimal,” ungkapnya. (bal)

Pos terkait