Bawaslu Ajak Masyarakat Ikut Awasi Pilkada 2020

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jawa Barat, Yulianto bersama komisioner sedang memberikan materi kepada para peserta, (20/12).

SUKABUMI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukabumi mengajak masyarakat untuk ikut serta mengawasi pilkada 2020 mendatang, luasnya wilayah yang mencapai 47 Kecamatan, membuat bawaslu sadar bahwa tanpa adanya bantuan dari semua lapisan masyarakat kinerja Bawaslu tidak akan maksimal.

Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi Teguh Hariyanto seusai mengadakan kegiatan Refleksi dan evaluasi Pengawasan pemilu pastisipatif Pada Pileg serta Pilpres Tahun 2019 di Kabupaten Sukabumi. Menurutnya sosialisasi tatap muka kepada stakeholder dan masyarakat bertujuan mencegah potensi pelanggaran pemilu secara massif.

Bacaan Lainnya

“Ia ini kami undang, mulai dari Santri, Pelajar dan Mahasiswa, OKP dan Ormas. Untuk mengajak bersama-sama mengawasi pilkada 2020 mendatang. Sosialisasi tatap muka ini bertujuan menyosialisasikan cara melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran, sasaran utama agar penyelenggara dan masyarakat dapat membangun suasana demi terciptanya ketertiban dan keamanan, “cetus teguh kepada sejumlah wartawan, (20/12) .

Kedepan, bawaslu berharap kepedulian masyarakat tentang pengawasan pemilu sangatlah penting, pasalnya dengan jumlah luasan daerah yang begitu banyak tentu membutuhkan bantuan masyarakat. “Dengan adanya pengawasan dari masyarakat kinerja bawaslu bisa menjadi efektif dan efisien, “bebernya.

Adapun beberapa potensi pelanggaran yang dipredikasi bakal terjadi pada Pilkada 2020 nantinya seperti politik uang, kampanye hitam, kampanye diluar jadwal, dan netralitas ASN. Beberapa hal tersebut masyarakat harus bisa jeli dan ikut mengawasi.

Pengawasan pilkada bukan hanya tugas Bawaslu. Dia berharap, masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan partisipatif, bahkan bersedia menjadi pelapor atau saksi bila ada dugaan pelanggaran.

“Penyakit politik uang senangnya hanya sesaat tetapi sakitnya bertahun-tahun. Kita harus memiliki keberanian menolak dan melaporkan tindakan politik uang,”tandasnya. (hnd)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *