Sementara itu, dalam seleksi CPNS tahun ini, pemerintah hanya akan menerima 112 ribuan guru melalui CPNS. Sementara, hanya 80 ribuan guru honorer K2 yang memenuhi syarat untuk mengikuti CPNS. Artinya hanya sedikit honorer K2 yang diakomodir untuk mengikuti perekrutan CPNS.
Pemerintah lebih tertarik menawarkan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Solusi akal-akalan yang dipersiapkan pemerintah untuk meredam gerakan Honorer K2. Tentu saja tawaran tersebut ditolak mentah-mentah. P3K sangat berbeda dengan PNS.
“Salah satu perbedaanya, P3K tidak memiliki program uang pensiun. Maka perlu diingatkan kepada Jokowi dulu janjinya adalah pengangkatan PNS bukan P3K.
Jokowi yang berjanji maka Jokowi pulalah yang harus menyelesaikan permasalahan ini,”jelasnya.
Padahal, Para guru sudah menginap di seberang istana, tidur beralaskan koran dan rumput. Sungguh kondisi yang mengenaskan. Apalagi selama ini sudah mengabdi puluhan tahun dengan gaji yang pas-pasan berkisar Rp400.000 hingga Rp. 500.000 per bulan.
Adanya demonstrasi ini jelas mengorbankan pendidikan anak-anak.
“Selain demonstrasi di depan istana, para guru juga melakukan aksi pemogokan. Ketiadaan guru mengakibatkan pendidikan terbengkalai. Akhirnya anak-anak juga yang menanggung dampaknya.
Oleh karena itu, dirinya mendesak, pertama, pemerintah segera menyampaikan DIM atas revisi terbatas UU ASN. DPR telah memutuskan bahwa revisi terbatas UU ASN menjadi inisiatif DPR pada Rapat Paripurna Januari 2017. “terangnya.
