SUKABUMI – Setiap suksesi kepemimpinan lima tahunan yakni pemilihan umum (Pemilu), banyak wacana yang beredar sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat. Partisipasi perempuan di kancah politik, masih menjadi perbincangan hangat dari dulu sampai sekarang.
Mengingat salah satu prasyarat partai politik dapat mengikuti pemilu adalah adanya keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen, dalam daftar bakal calon anggota legislatif.
Dengan diterimanya daftar bacaleg tersebut oleh KPU, menunjukkan bahwa semua partai politik (Parpol) peserta pemilu sudah memenuhi persyaratan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pemilu.
Lagi-lagi soal emansipasi perempuan di pusaran perpolitikan bangsa ini, ternyata masih menjadi pertanyaan menarik ketika Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Sukabumi menyelenggarakan Kursus Ideologi, Politik dan Organisasi (IDEOPOLITOR) bertema “Straktak Muhammadiyah dalam Pusaran Turbulensi Sosial-Politik Bangsa” di Auditorium Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Sabtu, (17/6).
Pantauan Radar Sukabumi, kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat (Jabar) Iu Rusliana, Sekretaris PDM Kota Sukabumi sekaligus Ketua SC Panitia Pelaksana Musyda ke-I Muhammadiyah Kota Sukabumi Yana Fajar FY Basori, Kepala Kesbangpol Kota Sukabumi Yudi Yustiawan, MTT-PW Muhammadiyah Jabar sekaligus Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD) Ayi Yunus Rusyana, dan anggota PDM Kota Sukabumi.
Salah satunya dilontarkan peserta kursus yang berasal dari perwakilan Kwarda Hizbul Wathan (HW) Kota Sukabumi, Sri Sumarni mengenai bagaimana kiprah perempuan Muhammadiyah dalam kontestasi politik utamanya di Pemilu.
Menanggapi hal tersebut salah satu panelis dalam Kursus IDEOPOLITOR, Iu Rusliana menegaskan bahwa Muhammadiyah membuka lebar pintu bagi kader perempuan Muhammadiyah untuk berkiprah dalam kancah perpolitikan bangsa.
“Sekarang ini banyak tokoh-tokoh perempuan dari kader Muhammadiyah dan banyak juga yang berkiprah dalam dunia politik,” ungkap Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat (Jabar), Iu Rusliana.
Menurut pria berkacamata yang juga Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung itu, Muhammadiyah justru mendorong kader perempuan untuk dapat andil dalam forum pengambilan kebijakan negara.
“Bukan hanya sekadar tampil saja, justru kader perempuan Muhammadiyah didorong untuk berkiprah secara langsung di bidang politik,” tuturnya.
Bahkan masih kata Iu, konsep kepemimpinan dalam Muhammadiyah tidak dimaknai jenis kelamin laki-laki atau perempuannya. Namun jauh dari itu, menunjukkan keteguhan, komitmen kebersihan, dan kesungguhan.
“Konsep kepemimpinan seorang perempuan bagi Muhammadiyah itu sudah selesai, atau dengan kata lain sudah bukan menjadi halangan kader perempuan untuk tampil dimuka umum,” tambahnya.
Muhammadiyah memposisikan diri sebagai gerakan Islam, gerakan amar ma’ruf dan nahimunkar, serta gerakan tajdid yang membuka lebar-lebar pintu ijtihad, dan salah satu bentuk perhatian (concern,red) Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid adalah keinginan untuk memajukan kaum perempuan sejak organisasi ini didirikan.
“Pemberdayaan (empowerment) politik perempuan ini diperuntukkan mengubah arah dan sifat dari kekuatan-kekuatan sistemik yang memarjinalkan perempuan dan kelompok-kelompok rentan lainnya,” bebernya.
Dalam kesempatan tersebut, pria yang sudah mengeluarkan banyak karya berupa buku tersebut mempunyai harapan dan mengajak kader perempuan Muhammadiyah yang mempunyai ketertarikan dalam politik untuk terus bergerak, dan memperbanyak jaringan.
“Saya mengajak kader perempuan Muhammadiyah yang tertarik untuk terjun ke dunia politik untuk terus bergerak, memperbanyak jaringan, bahkan jika memungkinkan untuk andil langsung dalam ranah politik. Bahkan Muhammadiyah juga tidak tinggal diam untuk membantu bacaleg perempuan dari Muhammadiyah untuk mendapat dukungan,” jelas Iu.
Masih kata Iu, satu prinsip yang harus terus dipegang dalam dunia politik dan harus dipahami adalah ketika tidak mendukung seseorang, maka alangkah baiknya jangan menghalangi.
“Prinsip yang sampai saat ini saya pegang adalah ketika tidak mendukung maka jangan menghalangi, sekalipun terhadap seseorang yang dianggap lawan politik,” pungkasnya.
Perlu diketahui bahwa Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Sukabumi akan melaksanakan Musyawarah Daerah (Musyda) ke-1 pada tanggal 24 Juni 2024 di GOR Merdeka Kota Sukabumi. Berbagai kegiatan ikut menyemarakkan agenda besar yang mengusung tema Memajukan Kota Sukabumi Mencerahkan Semesta ini.
Mulai dari audiensi dengan Wali Kota Sukabumi di Ruang Pertemuan Balaikota Sukabumi pada Selasa (30/5), pembagian 1000 sembako (10/6), penanaman pohon (11/6), Bedah Buku Kristen Muhammadiyah di Auditorium Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) pada Kamis (15/6), Musyawarah Pimpinan Daerah Aisyiyah (Musypimda) dan Pleno I Musyda di Aula SD Aisyiyah Kota Sukabumi pada Minggu (18/6), dan pawai pembukaan musyda (24/6). (*sri)
