BANDUNG— DPW PAN Jawa Barat menyatakan sepakat apabila saksi partai Pileg 2019 dibiayai APBN. Pernyataan itu senada dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
“Tentu apa yang disampaikan Pak Zul bukan sesuatu yang baru di internal kami. Pasti setuju,” kata Ketua DPW PAN Jabar Ahmad Najib Qodratullah saat dihubungi RMOLJabar (grup koran ini), Jum’at (19/10).
Menurut Najib, dirinya tahu persis kondisi demokrasi di Indonesia saat ini yang sedang mengarah kepada demokrasi berbiaya tinggi. Salah satunya, saksi partai paling tidak harus dibayar oleh partai.
“Idealnya saksi itu yang tidak diberikan ongkos transport atau apapun namanya. Tetapi kenyataannya hari ini bahwa kita rasakan saksi ini masih membutuhkan ongkos paling tidak untuk transport,” jelas Najib.
Apabila langkah ini akhirnya disepakati bersama. Istilah demokrasi berbiaya tinggi itu, kata Najib, bisa diminimalisir. “Ketika biaya tinggi ini bisa ditekan. Harapan idelanya DPR-DPR yang terpilih kelak itu tidak berpikir lagi bagaimana mengembalikan modalnya. Itu sisi positifnya,” jelas Najib.
Kendati demikian, kata dia, biaya demokrasi walaupun sudah ditekan, tidak selalu berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan. Najib paham soal itu. “Kembali lagi kepada individu-individu yang terpilih,” ucap Najib.
Sebelumnya, Komisi II DPR mengusulkan saksi partai Pileg 2019 dibiayai APBN. Ketua MPR Zulkifli Hasan sepakat dengan usulan itu. “Saya setuju 100 persen,” kata Zulkifli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/10).
(yud)
