JAKARTA – Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional, Ismail Rumadan menilai perlu dilakukan audit terhadap anggaran KPU.
Pasalnya, Pemilu 2019 yang menghabiskan anggaran triliunan rupiah ternyata pelaksanaannya mengecewakan. “Anggaran KPU untuk penyelenggaraan pemilu itu cukup besar, kurang lebih Rp 25 triliun sekian, sehingga harapannya KPU melaksanakan Pemilu ini penuh tanggung jawab,” jelas Ismail, Jumat (26/4).
Ismail kemudian memaparkan sejumlah persoalan pada Pemilu 2019. Di antaranya, penyiapan kotak suara, data pemilih hingga pada penghitungan suara. Karena itu, dia menganggap wajar apabila masyarakat menghendaki agar KPU segera diaudit.
“Mestinya dana yang begitu besar itu berimbang atau sebanding dengan proses penyelenggaraan pemilu yang baik dan berjalan dengan lancar,” tandasnya.
Selain itu, Ismail juga prihatin atas meninggalnya 225 petugas KPPS.
Dia meminta agar permasalahan ini disikapi secara serius oleh KPU serta pemerintah.
“Ini tentu kondisi kemanusiaan dan perlu mendapat perhatian serius, karena mereka di bawah yang menjadi korban ini mewakafkan diri untuk kepentingan negara dan kelancaran demokrasi,” tandasnya.
(dil/jpnn)
