Menurut Tito, anggaran Rp 3,6 triliun tersebut mencukupi bahkan bisa berlebih. Dia mengatakan pengajuan anggaran yang belum dicairkan sekitar Rp 4,4 triliun adalah untuk pembangunan sarana prasarana. Seperti membangun kantor KPU, renovasi kantor KPU serta pembangunan gudang logistik KPU.
Untuk itu, Tito meminta KPU bijak dalam pengelolaan anggaran pemilu karena situasi keuangan negara yang masih fokus untuk pemulihan ekonomi setelah Pandemi Covid. “Tolonglah berempati terhadap situasi. Karena pemerintah ada perioritas lain termasuk penanganan ekonomi,” kata Tito.(*)
