Ketiga, lanjut Pangi, dari aspek reaksioner. Menurut dia, sikap reaksioner KPU juga terbaca dengan sangat jelas dari beberapa peristiwa.
KPU tidak akan reaksioner jika sejak awal mereka melakukan tugasnya dengan baik. Setiap informasi yang berkaitan dengan kepemiluan dan tahapannya harus tersosialisasi dengan baik kepada publik.
Dengan cara, katanya, ini publik akan mendapatkan informasi resmi. Sehinga simpang-siur informasi tidak akan terjadi, KPU juga tidak perlu menjadi pemadam kebakaran.
“Perlu diingat sikap reaksioner dalam tahap tertentu juga akan semakin memper tebal kecurigaan publik terhadap KPU,” ungkapnya.
Menurut dia, KPU harus memberikan jawaban yang meyakinkan sehingga tidak terjadi misinformasi yang berujung pada menurunnya kepercayaan publik (trust building).
“Yang pada akhirnya akan mendeligitimasi hasil pemilu (menolak hasil pemilu) dan membaikot pemilu serentak pilpres dan pileg,” ujarnya.
Dia menuturkan, debat sangat penting. Terlebih, debat capres dan cawapres sangat besar pengaruhnya. Debat itu bisa menaikkan elektabilitas para capres.
Bisa juga menurunkan elektabilitas jika membuat blunder, menguliti kelemahan panggung depannya apabila memalukan penampilannya.
“Tapi kalau capres penampilannya memukau dan berkesan mahir dan piawai menjawab problem dan memberikan solusi maka bisa menaikkan elektabilitas,” katanya.
Pangi mengatakan, debat jelas bisa mengubah pilihan masyarakat. Debat pilpres bahkan bisa menentukan kemenangan.
Pascadebat yang berkualitas, biasanya bisa menurunkan angka undecided voter dan swing voter. Pascadebat bisa melahirkan pemilih yang mantap dalam memilih (strong voter), untuk memutuskan memberikan piihan kepada satu capres.
“Oleh karena itu, sampai sekarang mereka belum menentukan pilihan karena masih menunggu-nunggu debat pilpres,” pungkas direktur eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, itu.
(boy/jpnn)
