JAKARTA, RADARSUKABUMI.com – Pasca terpilihnya Jokowi-Ma’ruf pada pemilu 2019, Jokowi dihadapkan pada pilihan yang sulit dalam menentukan calon menteri kabinet. Pasalnya ada beberapa kendala yang membuat pilihan Jokowi cukup dilematis. Pertama, gemuknya koalisi pendukung pasangan Jokowi – Ma’ruf. Kedua, bertambahnya partai koalisi pendukung setelah Jokowi dan Prabowo melakukan konsolidasi, dan ketiga kuatnya paradigma revolusi mental yang mengakomodasi kalangan menteri dari kalngan profesional.
Pengamat politik UPNVJ yang sekaligus Direktur Eksekutif Indodata, Danis T Saputra menilai, Jokowi harus mampu menembus kebuntuan politik internal akibat tarik ulur kepentingan partai politik. “Jokowi membutuhkan kabinet akomodatif yang bebasis pada dua proporsi, pertama, proporsi perolehan kursi parlemen partai koalisi, dan kedua proporsi profesional politik,” ucap Danis, dalam keterangan yang diterima Kantor Berita RMOLJabar (grup koran ini), Jumat (16/8).
Menurutnya, kabinet harus diisi oleh orang-orang partai yang profesional, karena tantangan Jokowi pada periode kedua tidak mudah. “Jokowi harus dapat membangun stabilitas dan kondusifitas sekaligus agar pemerintahan berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Jika kabinet akomodatif ini tidak terwujud, kata Danis, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf akan terganggu dan mengulang kembali pasang surut pemerintahan dua periode. “Agenda politik dan pemerintahan Jokowi-Maruf pada periode kedua akan sangat menguras banyak tenaga, selain agenda pembenahan sumberdaya manusia dan pemindahan ibu kota negara,” jelasnya.
“Jokowi juga masih memiliki pekerjaan rumah dalam membenahi pembangunan infrastruktur yang masih belum rampung sepenuhnya,” sambungnya. Dikatakan Danis, dukungan rakyat melalui pemilu tidak lah cukup. “Jokowi harus membangun komunikasi lintas batas sektoral sehingga pemerintahan berjalan dengan damai,” tandasnya.
(son/jpg)
