Pemberian gelar Doktor Honoris Causa bidang Politik Pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kepada Presiden ke-5, Megawati Soekarnoputri adalah hal yang tepat.
Pasalnya, Ketua Umum PDIP Megawati telah sukses membawa Indonesia melewati masa transisi demokrasi. Apalagi, menjadi pemimpin perempuan di negara mayoritas muslim terbesar itu tidak mudah.
“Terlebih tantangan yang dihadapi saat itu sangat berat. Akan tetapi Ibu Megawati mampu membuktikan beliau sukses membawa Indonesia usai Orde Baru tinggal landas menuju cita-cita demokrasi,” kata Sekretaris Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), Nasyirul Falah Amru, di Jakarta, Rabu (7/3).
Anggota DPR ini menilai, Megawati adalah pemimpin yang menempatkan Islam sebagai rahmatan lil alamin sekaligus, sosok pemimpin nasionalis-religius.
“Nilai-nilai kebangsaan beliau bersanding dengan nilai-nilai kemanusian yang bersumber dari cita-cita Islam,” ujarnya.
Buktinya, kata Falah, selama menjadi presiden Megawati selalu konsisten membela kemerdekaan bangsa Palestina. Bahkan, Putri proklamator Bung Karno itu juga tegas menolak invasi Amerika Serikat ke Irak.
“Ini adalah konsistensi Ibu Megawati dalam menjalankan amanat konstitusi bahwa penjajahan atas bangsa lain tidak boleh terjadi di muka bumi ini,” tegas Gus Falah, sapaan Wakil Bendahara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) ini.
“Dan cita-cita kemerdekaan Palestina itu terus diperjuangkan PDI Perjuangan dan pemerintahan Presiden Jokowi hingga saat ini,” imbuhnya.
Tidak hanya soal sikap politik, Falah juga mencatat sejumlah lembaga negara juga lahir di era kepemimpinan Megawati. Antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Bayangkan bagaimana jadinya negara ini jika KPK tidak jadi didirikan kala itu? Karenanya kita patut bersyukur atas komitmen Ibu Megawati terhadap pemberantasan korupsi di negeri ini,” kata Falah.
Di bidang politik, Falah juga mengatakan, Indonesia di bawah kepemimpinan Megawati juga membuat terobosan besar dengan digelarnya Pemilu Presiden secara langsung pada 2004.
“Tanpa komitmen yang besar Ibu Megawati terhadap demokrasi, Pilpres secara langsung tidak akan terjadi. Kendati setelahnya Ibu Megawati tidak lagi menjabat sebagai presiden, tapi justru di situlah letak kenegarawanan Ibu Megawati yang menjunjung tinggi hak suara rakyat, one man one vote, jauh di atas kepentingan pribadinya,” pungkasnya.
(dms/gwn/JPC)
