Bamsoet mengatakan, kalau saja yang membiayai parpol itu hanya negara saja, maka siapa pun pemimpin partai itu tidak perlu yang berasal dari konglomerat. “Atau dibandari oleh bandar atau konglomerat,” tegasnya.
Menurut Bamsoet lagi, di negara-negara lain seperti Jerman, Selandia Baru, parpol dibiayai oleh pemerintah. “Namun, dibarengi dengan perubahan sistem politik di mana kader partai bisa tampil di kancah elite politik,” ujar Bamsoet.
(boy/jpnn)
