Keenam, pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Adapun masa keanggotaan BPD selama 8 tahun dan dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 kali (Pasal 56).
Ketujuh, anggota BPD berhak mendapatkan tunjangan, jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, serta tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan (Pasal 62).
Kedelapan, Dana Desa dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara berkeadilan. Selain itu, alokasi dana desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain untuk gaji dan operasional pemerintahan desa, ditransfer langsung dari pemerintah pusat ke rekening desa (Pasal 72).
Kesembilan, pendapatan desa dikelola sesuai dengan prioritas pembangunan desa, pendidikan, pendidikan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa (Pasal 72A).
Kesepuluh, pemberian insentif bagi Rukun Tetangga dan Rukun Warga sesuai dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah (Pasal 74).
Kesebelas, BUM Desa dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, dan/atau Koperasi (Pasal 87A).
Keduabelas, kepala desa yang berakhir masa jabatannya pada bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai ketentuan UU Desa.
“Kita berharap pengesahan UU Desa dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa, baik berupa pelayanan yang lebih optimal dari pemerintah desa, pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, serta pemberdayaan masyarakat desa yang lebih berkualitas,” pungkas Hergun.(*)
