POLITIK

Haram Hukumnya Parpol Mengusung Calon eks Koruptor di Pilkada 2020

RADARSUKABUMI.com – Partai politik (parpol) pengusung calon kepala daerah diminta untuk tidak memberikan rekomendasi kepada calon yang pernah tersangkut kasus korupsi. Hal itu disampaikan Adit Wahyudi, juru bicara LSM Sintang Bebas Politisi Korup (SBPK), terkait pilkada di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

“Kami meminta kepada parpol untuk tidak memberikan rekomendasi kepada calon yang pernah dipenjara karena kasus korupsi. Karena mereka pengkhianat reformasi,” kata Adit, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (8/8).

Adit mengatakan, pihaknya mendapat salinan putusan dari Pengadilan Negeri Pontianak terkait dengan nama salah satu calon yang pernah dipenjara karena kasus korupsi.

“Kami mendapatkan data berupa petikan putusan dengan nomor 62/Pid Sus/TP Korupsi/2014/PN.PTK dengan nama Drs. Askiman, MM. yang merupakan mantan Plt Kepala Dinas PU Kabupaten Sintang.

Dia merupakan salah satu calon kepala daerah,” ujar Adit. Dalam salinan putusan tersebut, pengadilan mengadili bahwa Askiman secara bersama-sama melakukan korupsi. Dengan pidana 1 tahun dan denda Rp50 juta.

“Di Kabupaten Sintang, Demokrat dan Hanura yang belum memberikan dukungan. Kami minta dua partai ini tidak memberikan rekomendasi kepada calon yang pernah dipenjara kasus korupsi,” pinta Adit.

“Kami ingin Kabupaten Sintang ini berkembang dan maju, maka wajib bagi masyarakat dan parpol untuk memilih calon yang memiliki track record bersih,” lanjut Adit menegaskan.

Adit menjelaskan bahwa SBPK akan terus melawan parpol yang memberikan rekomendasi kepada calon yang pernah tersangkut korupsi.

“Kami akan kampanyekan Sintang bebas calon politisi korup. Kami ingin Pilkada 2020 ini menghasilkan bupati yang benar-benar berpihak kepada rakyat dan punya visi maju untuk membangun Sintang,” tandas Adit. (jlo/jpnn)

Tags
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button