PURWAKARTA— DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota se-Jawa Barat mendesak DPP Partai Golkar segera melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pertengahan Desember ini.
Desakan itu tertuang dalam pernyataan sikap bersama yang ditandatangani seluruh Ketua DPD Partai Golkar di Tanah Padjadjaran tersebut.
Hal ini terungkap dalam Rapat Pleno diperluas DPD Golkar Jawa Barat di Ruang Pertemuan Nakula, Plaza Hotel, kawasan Bukit Indah City, Purwakarta pada Senin (4/12) malam.
Alasan atas urgensi pelaksanaan Munaslub Partai Golkar diungkapkan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung, Dadang Nasser.
Ia menilai, jika kondisi status quo saat ini dibiarkan, elektabilitas partai berlambang pohon beringin tersebut akan terus mengalami penurunan dari hari ke hari.
Imbasnya, kata dia, Golkar akan kehilangan kepercayaan rakyat dalam berbagai gelaran politik.
“Kita meminta Munaslub segera digelar untuk menjaga marwah Partai Golkar. Demi mengembalikan kepercayaan publik kepada partai ini, karena kita ketahui elektabilitas Partai Golkar terus terpuruk,” ujar Dadang.
Seluruh DPD Kabupaten/Kota di Jawa Barat lanjut Dadang, telah sepakat mengusung Ketua Bidang Perekonomian DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum menggantikan posisi Setya Novanto.
Saat ini, Airlangga diketahui menjabat Menteri Perindustrian dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.
“Dalam pertemuan ini kita juga memutuskan untuk memberikan dukungan kepada Airlangga Hartarto. Kami meyakini beliau memiliki visi untuk perubahan Partai Golkar menuju arah yang lebih baik,” tegas Bupati Kabupaten Bandung tersebut.
Spirit perubahan Partai Golkar juga disuarakan Ketua DPD Golkar Kabupaten Garut Ade Ginanjar.
Menurut dia, selain membutuhkan perubahan, Golkar juga membutuhkan kecepatan dalam merespons keinginan publik.
Hal ini, kata dia, sangat penting karena Golkar hanya dapat hidup dari suara rakyat. “Tentu langkah kita ini demi partai.
Golkar butuh perubahan dan pembaharuan. Semata-mata ini bukan keinginan kami, tetapi kami wajib merespons hal-hal yang menjadi keinginan publik, baik internal kader Golkar maupun eksternal,” tegas Ade.
Pernyataan bersama desakan dari daerah ini akan segera diserahkan langsung ke DPP Golkar pada Rabu (6/12).
Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk ke sekian kalinya menegaskan bahwa langkah yang diambil oleh dirinya secara institusi partai, sama sekali tidak terkait dengan rekomendasi untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat.
Sebagaimana diketahui, elit DPP Partai Golkar telah memberikan rekomendasi kepada Walikota Bandung Ridwan Kamil untuk maju sebagai calon Gubernur Jawa Barat.
Langkah elit DPP ini bertentangan dengan keputusan yang sudah ditetapkan oleh DPD Golkar Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam Rapat Pimpinan Daerah.
Keputusan tersebut menyatakan tidak ada nama lain selain Dedi Mulyadi yang dicalonkan untuk maju dalam kontestasi lima tahunan di Jawa Barat tersebut.
“Sekali lagi saya tegaskan ini bukan tentang rekomendasi Pilgub. Ini tentang upaya mengembalikan marwah partai secara konstitusional. Kembali ke AD/ART adalah sebuah keharusan karena Golkar bukan milik perorangan, Golkar milik kader dan milik publik,” kata Dedi. (*/ysp/pojoksatu)
