Selanjutnya, Demiz menyebut, pemerintah tidak bisa sendiri mengatasi masalah kekumuhan ini. Oleh karenanya, Ia mengajak semua pihak, dan berbagai lapisan masyarakat agar bekerjasama dalam mengatasi masalah kawasan kumuh.
“Oleh karena itulah, saya meminta semua komponen masyarakat untuk bahu-membahu menghilangkan masalah kekumuhan di sekitar kita baik di kota maupun di desa,” ajak Wagub Deddy.
Terlebih di kawasan Pangandaran, Demiz menyebut program kotaku menjadi sangat strategis, dimana Pangandaran menjadi salah satu destinasi wisata di Jawa Barat. “Ada tiga poin, yaitu Akses, atraksi, dan amenitas. Nah, kalau amenitas di lingkungan sekitar kumuh, bisa saja wisatawan yang datang tertanggu karena kumuh, wisatawan bisa kapok, jadi ini sangat penting 0% kekumuhan harus tercipta,” tegas Dia.
Untuk mendukung terwujudnya program, di tingkat desa telah terbentuk kelembagaan yang representatif dan mengakar, yakni Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Sejak tahun 2007-2017, di Pangandaran telah tebentuk delapan BKM di delapan desa dan satu business development center (BDC).
Saat ini relawan yang terlibat aktif terdiri dari anggota BKM UPK, Sekretariat UPS, UPL, KSM, PITP, Komite BDC, dan pengelola BDC sebanyak 176 orang, terdiri 110 pria, dan 66 perempuan. Adapun luas wilayah sasaran program Kotaku di Kabupaten Pangandaran, yakni seluas 295,3 hektar yang tersebar di delapan desa, di Kecamatan Pangandaran, Pananjung, Babakan, Wonoharjo, Purbahayu, Sidomulyo, Sukahurip, dan Pager Gunung.
Wakil Bupati Pangandaran Adang Hadari mengungkapkan program kotaku merupakan suatu platform, atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya, sumber pendanaan. “Kotaku membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan, serta mengedepankan partisipasi masyarakat,” katanya.
Program Kotaku menjadi wadah kolaborasi yang mendukung penyelesaian kawasan kumuh seluas 38.431 hektar yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat.
“Dengan penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur, dan pelayanan dasar di tingkat kota, serta pendampingan teknis untuk tercapainya sasaran,” imbuh Adang.
Kemudian dirinya menyebut, bantuan dana investasi (BDI) untuk Kotaku di Pangandaran, sejak 2012-2017 sebesar Rp4.340.000.000, yang diperuntukan untuk program peningkatan masyarakat berbasis komunitas (PPMK) sebesar Rp1.000.000.000, BDC Rp1.500.000.000, peningkatan kapasitas masyarakat (PKM) Rp90.000.000, dan penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas Rp1.750.000.000
Sedangkan kegiatan infrastruktur melalui program penataan lingkungan yang telah terbangun di lokasi program kotaku yaitu, jalan lingkungan 565 meter, drainase 2.193 meter, TPS 1 unit, MCK 2 Unit, IPAL 1 unit, dan hydrant 7 unit.
“Desa Sukahurip salah satu desa yang mendapatkan program Kotaku yang mempunyai kawasan kumuh seluas 11,08 hektar,” katanya.
Kegiatan infrastruktur yang sudah terbangun yaitu sumur bor 1 unit, perpipaan 500 meter, MCK 1 unit, drainasi 528 meter, jalan rapat beton 352 meter. “Mudah-mudahan infrastruktur yang dibangun lewat Kotaku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat,” harapnya. (jar)
