RADARSUKABUMI.com – Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta para calon kepala daerah menjadi ikon protokol kesehatan Covid-19. Permintaan ini lantas berlaku pula untuk calon bupati Sukabumi.
Dengan demikian, mereka dapat menjadikan Pilkada 2020 sebagai momen peningkatan kesadaran pentingnya protokol kesehatan.
Menurut Azis, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibutuhkan untuk mendorong para calon menjadi influencer akan pentingnya penerapan disiplin protokol kesehatan dalam tahapan tahapan pilkada.
Terlebih lagi, saat ini tinggal beberapa tahapan yang akan dilalui seperti penetapan pasangan calon dan nomor urut (23-24 September), masa kampanye (26 September – 5 Desember), dan pencoblosan serta penghitungan suara (9 Desember).
“Bagi yang tidak mampu menjalankan protokol kesehatan dan mengampanyekan protokol kesehatan sebagaimana mestinya, maka perlu diberikan sanksi tegas,” kata Azis, Selasa (22/9).
Mantan ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini mengatakan bahwa roda pemerintahan dan ekonomi harus tetap berjalan.
Karena itu, Azis mengingatkan calon kepala daerah harus menjadi garda terdepan dalam mempromosikan akan kenormalan baru dengan taat menjalankan protokol kesehatan Covid-19.
“Pilkada Serentak menjadi tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Politikus Partai Golkar itu juga mendukung keputusan rapat Komisi II DPR dengan pemerintah bahwa Pilkada 2020 tetap digelar 9 Desember 2020.
Menurutnya, pelaksanaan pesta demokrasi bukan hal yang mustahil di tengah pandemi Covid-19. Mantan ketua Komisi III DPR itu mencontohkan Singapura dan Prancis telah berhasil melaksanakan pemilihan umum di skala makro dengan sukses.
“Mari buktikan kepada dunia bahwa kita mampu menjalankan proses demokrasi dengan baik di masa pandemi,” ujarnya.
Karena itu, legislator dari Dapil II Lampung itu optimistis KPU mampu menyelengarakan Pilkada 2020 dengan sukses bila didukung dengan saling gotong royong seluruh pihak untuk selalu mengingatkan serta menerapkan protokol kesehatan.
“Jadikan momentum ini menjadi titik kesadaran akan pentingnya menjalankan kehidupan normal dalam koridor protokol kesehatan,” tuntas pimpinan DPR yang membawahi koordinasi politik, hukum, dan keamanan itu. (boy/jpnn)
