Lanjut Teguh, asas netralitas ini berarti setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
“ASN juga dilarang memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi Pilkada/Pileg/Pilpres.Selain itu, ASN juga diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” ungkapnya.
Berikut beberapa tindakan yang dilarang untuk para ASN dalam pilihan politiknya, sebagai diantaranya sebagai berikut:
1. Kampanye melalui media sosial;
2. Menghadiri deklarasi calon;
3. Ikut sebagai panitia atau pelaksana kampanye;
4. Ikut kampanye dengan atribut PNS;
5. Ikut kampanye dengan fasilitas negara;
6. Menghadiri acara partai politik;
7. Menghadiri penyerahan dukungan parpol ke pasangan calon;
8. Mengadakan kegiatan mengarah keberpihakan;
9. Memberikan dukungan ke calon legislatif atau independen kepala daerah dengan memberikan KTP.
10. Mencalonkan diri tanpa mengundurkan diri sebagai ASN;
11. Membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan paslon;
12. Menjadi anggota atau pengurus parpol
13. Mengerahkan PNS ikut kampanye.
14. pendekatan ke Parpol terkait pencalonan dirinya dan orang lain.
15. Menjadi pembicara dalam acara Parpol
16. Foto bersama paslon dengan simbol tangan atau gerakansebagai bentuk keberpihakan.
Ia menegaskan, sanksi pelanggaran ASN yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas akan dijatuhi sanksi oleh lembaga yang berwenang dalam menjatuhi sanksi.
“Maka untuk itu mari para ASN,TNI dan POLRI kita jaga netralitas, dan bagi peserta pemilu yang berkontestasi untuk tidak melibatkan dalam pemenangan pemilu ataupun pemilihan agar Pilkada serentak tahun 2024 menjadi pilkada yang berkualiatas dan berintegritas berjalan secara fair play,” pungkasnya. (ris).
