Andri: PNS Berpolitik Bisa Dipecat

SUKABUMI— Wakil Ketua Desk Pilkada Pemkot Sukabumi, Andri Setiawan menegaskan bahwa pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi jangan ada yang terlibat dalam politik praktis.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dan aturan yang membelit aparatur sipil negara (ASN) ditingkat manapun. Hal itu, dilakukan untuk menjaga pelaksanaan pilwalkot sukabumi sukses tanpa adanya indikasi pelanggaran.

Bacaan Lainnya

“PNS jangan berpolitik praktis, jika tidak mau dipecat,” ungkap Andri kepada koran ini kemarin (21/11)

Lebih baik, semua abdi masyarakat dan abdi negara yang berada di Kota polisi ini, mengawal proses Pilwalkot agar dapat berjalan dengan lancar serta sesuai tahapannya.

Hal tersebut menurutnya jauh lebih baik dari pada menjadi Timses dari salah satu Balon Walikota.

“Kita pastikan, Pilwalkot nanti harus berjalan dengan jujur dan adil. Paling penting, Kota Sukabumi dapat kondusif serta siapapun yang menang dapat menghormati yang kalah,” terangnya.

Untuk memastikan hal itu tidak terjadi, Kata Andri, dirinya sudah jauh-jauh hari menyampaikan kepada temen-teman yang berada di lingkungan tempat kerjanya di Pemkot Sukabumi serta yang berada di daerah.

Pasalnya, hal itu dinilai oleh dirinya menjadi suatu keharusan yang wajib disampaikan.

“Kita sudah berikan himbauan. Karena, kesuksesan Pilwalkot nanti tidak adanya PNS yang berpolitik praktis,” katanya.

Kalau persoalan pilihan, lebih lanjut Andri mengatakan, itu dikembalikan kepada masing-masing abdi negaranya. Hanya saja dirinya mewanti-wanti, jangan sampai menjadi tim sukses (Timses) dari salah satu Calon yang bakal bertempur di pesta demokrasi lima tahunan itu.

“Kalau hak politik punya, yaitu menyalurkan suaranya. Tapi, tidak boleh menjadi Timses atau menggiring PNS lain untuk memilih salahs atu calon, itu tidak boleh,” ujarnya.

Jika hal itu terjadi, kata Andri, dirinya tidak dapat berbuat banyak dan tidak dapat memberikan tolerasi.

Pasalnya, sanksi berat tidak dapat dihindarkan oleh oknum PNS yang terbukti berpolitik praktis.

“Mau bagaiamana lagi, jika ada dan terbukti pasti kena sanksi. Hukumannya berat, bisa langsung dipecat oleh pimpinan,” tegasnya. (sep/t)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.