“Nah yang ketiga dilihat dari soal tingkat kohesivitas masyarakatnya, rawan atau tidak dia dalam konflik sosial. Kalau rawan sebaiknya kita balikan ke DPRD,” demikian Ahmad Doli Kurnia.
Wacana Pilkada tak langsung mencuat usai Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mendorong perlu adanya regulasi baru yang lebih kondusif untuk percepatan pembangunan.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada). Menurutnya, proses politik yang terlalu panjang justru memperlambat konsolidasi di daerah.
“Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal pemilihan kepala daerah maksimal dipilih oleh DPRD. Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak,” kata Cak Imin dalam sambutan pada perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-27 PKB yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu malam, 23 Juli 2025.(*)
