RADARSUKABUMI.com – JAKARTA – Usulan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy ihwal guru harus mengajar dua mata pelajaran mendapat tentangan. Salah satunya datang dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FGSI) yang menilai usulan itu kurang relevan untuk diterapkan.
Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriawan Salim mengatakan, usulan itu bertolak belakang dengan Undang Undang No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Tentu guru profesional itu yang linier dan punya sertifikat pendidik. Salah satu sertifikat pendidikan itu indikatornya adalah linieritas.
“Sertifikasi kalau saya dulu sarjana pendidikan fisika misalnya, saya mengajar fisika di Sekolah Mengah Atas (SMA). Itu linier jadi saya mengajar sesuai kompetensi. Terus saya harus mengajar biologi itu kan menyalahkan Undang-Undang guru dan dosen,” ujarnya melalui sambungan telepon di Jakarta.
Menurutnya, salah satu strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memenuhi kekurangan guru itu dengan guru berkompetensi ganda tentu kurang relevan.”Jadi ini kan cara pintas menteri untuk menyelesaikan kekurangan guru. Sebenarnya bukan kekurangan guru, karena yang sering saya sampaikan itu kelebihan guru. Tapi kekuranganya itu di daerah tertentu karena guru banyak di kota besar,” jelas Satriawan Salim.
Justru usulan itu akan berdampak negatif terhadap calon guru. Semakin sedikit peluang mereka mengajar. Misalnya, guru dengan latar belakang pendidikan sosiologi harus mengajar sosiologi. Namun, harus pula mengajar sebagai guru sejarah karena memiliki keahlian ganda.
“Betul, ini sebetulnya cara lama, jadi ini masih tes juga. Jadi guru berkeahlian ganda ini berdasar mata pelajaran ya menyalahi undang-undang kan. Sertifikasinya nanti bagaimana? Kita kan sudah bicara sertifikasi kompetensi, linieritas. Ya gakan punya kompentensi lah guru sosiologi disuruh ngajar sejarah,” beber Satriawan. Seharusnya pemerintah lebih fokus menggelar latihan terhadap tenaga pendidik.
