Sementara Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) Prof Suyatno mengatakan, era keterbukaan di sektor pendidikan tidak bisa dibendung.
Ini sebuah keniscayaan, bahwa pendidikan di era sekarang tidak ada batasnya satu negara dengan lainnya. “Walaupun teman-teman perguruan tinggi merasa kondisi di dalam masih sulit, harus menerima ini. Kalau tidak terbuka, bisa diprotes masyarakat internasional karena sudah ratifikasi,” ujar Suyatno yang juga ketua Forum Rektor Indonesia (FRI).
Menangggapi adanya kebijakan masuknya PTA di Indonesia, jangan dianggap sebagai ancaman. Pasalnya, tidak semua PTA yang akan diberikan izin. Selain itu program studi (Prodi) yang diberlakukan juga terbatas.
“Ini nggak dibuka seluas-luasnya. Hanya prodi yang berkaitan dengan Science, Technology, Engineering, Mathematic (STEM) yang bisa dikelola PTA. Itu pun PTA harus berkolaborasi dengan PT Swasta (PTS). PTS kan banyak yang prodinya ilmu sosial,” terang Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir.
Nasir juga kembali menegaskan, masuknya PTA bukan gaya penjajahan baru. Namun, untuk memenuhi tuntutan era keterbukaan dan persaingan bebas. Senada itu Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) Prof Suyatno mengungkapkan, PTA tidak boleh beroperasi sendiri dan wajib kerja sama dengan PTS.
