PENDIDIKAN

Pengembangan Pendidikan Vokasi Masih Banyak Hambatan

JAKARTA – Pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia masih menemui banyak hambatan. Seperti kurangnya fasilitas penunjang, tempat praktik dan juga laboratorium.

Kekurangan fasilitas menyebabkan para siswa yang menempuh pendidikan vokasi tidak memiliki cukup sarana untuk mengembangkan keahlian, sehingga sulit mengikuti perkembangan industri.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pandu Baghaskoro mengatakan, kurangnya fasilitas penunjang pendidikan vokasi lebih banyak di SMK yang terletak di pedesaan atau jauh dari kota besar.

“Banyak SMK di Indonesia yang tidak memiliki laboratorium sehingga mereka sulit menggelar workshop yang dilengkapi dengan alat teknologi terbaru,” katanya kepada wartawan.

Menurut Pandu, kegiatan workshop sangat membantu peserta untuk bisa mempraktikkan keilmuan agar bisa digunakan di dunia pekerjaan nantinya. Pendidikan vokasi seharusnya mengedepankan pelatihan keterampilan praktis yang sangat bergantung pada alat.

“Fokus pemerintah untuk menyiapkan lulusan pendidikan vokasi yang siap bersaing di era Industri 4.0, jangan sampai lupa untuk mengurusi demand industri yang saat ini ada dan masih belum terpenuhi.

BPS mencatat mayoritas dari total pengangguran terbuka di Indonesia merupakan lulusan SMK. Hal ini menandakan bahwa lulusan SMK tidak terserap dengan baik ke industri,” papar Pandu.

Hambatan lain adalah minimnya keterlibatan pemerintah daerah dalam pengembangan pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi SMK seharusnya mengikuti potensi industri di daerah masing-masing.

“Jadi, permasalahan infrastruktur pendukung serta pengembangan kurikulum ini saya lihat selalu menjadi permasalahan utama kenapa banyak penganggur itu merupakan lulusan SMK.

Bagaimana industri mau mempekerjakan mereka, jika mereka tidak punya kemampuan mumpuni yang sesuai standar industri,” beber Pandu.

Untuk itu, penyiapan sarana dan kelengkapan SMK penting dilakukan. Selain itu, permasalahan kurikulum dapat diminimalisir dengan andil pemerintah daerah dalam penyusunan kurikulum pendidikan vokasi di wilayah masing-masing.

“Dengan adanya pemetaan yang baik di seluruh wilayah Indonesia, penyelenggaraan pendidikan vokasi di SMK dapat disesuaikan dengan kebutuhan domestik. Pemerintah daerah lah yang seharusnya memiliki kapasitas untuk menentukan hal-hal seperti ini karena mereka pasti tahu betul keadaan industri dan ekonomi di wilayahnya,” demikian Pandu.

 

(wah)

Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button