JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saat ini sedang menyusun Peta Jalan Pendidikan 2020–2035. Atas dasar itulah, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda pun memberikan lima catatan.
’’Pertama adalah mampu menyelesaikan tumpang tindih tata kelola pendidikan baik di tingkat pusat maupun daerah,’’ kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Peta Jalan Pendidikan secara virtual, Rabu (18/11).
Kemudian juga harus dilakukan penyusunan terkait dengan pemerataan kualitas pendidikan. Khususnya dalam pemenuhan infrastrukur pendidikan hingga sarana prasarana pendidikan untuk penjaminan mutu.
’’Kemudian isu terkait kesejahteraan dan mutu sumber daya pendidik baik guru, dosen yang masih butuh afirmasi dari pihak pemerintah,’’ sambung dia.
Dia juga meminta adanya konsistensi kurikulum. Pasalnya, terkait penerapan kurikulum hingga kebijakan berubah-ubah setiap bergantinya pemangku kepentingan di Kemendikbud, dia tidak menginginkan hal itu.
’’Yang kelima tentu, kami mengidentifikasi masih lemahnya pengelolaan anggaran pendidikan kita,’’ imbuhnya.
Pihaknya memastikan akan terus mengawal perancangan pendidikan tersebut. Selain itu, akan ada pelibatan pemangku kepentingan di dunia pendidikan dalam evaluasi tiap penyusunan peta jalan pendidikan.
’’Pada saat bersamaan kita berharap ada kritik dan masukan ketika peta jalan pendidikan ini di-publish dan diketahui oleh masyarakat secara langsung,” tuturnya. (sai)
