“Untuk tahun ini belum dianggarkan. Baru mau dimusyawarahkan,” ujarnya.
Dari hitung-hitungan pihaknya, membangun jembatan itu butuh biaya besar. Sementara dana desa yang tersedia hanya Rp 1,4 miliar setiap tahun. Padahal, di luar jembatan, banyak kebutuhan lain yang harus dibiayai. Jadilah, ketika ditanya kapan
pembangunan jembatan dilanjutkan lagi, Haerul hanya bisa bilang, “Semua ada prosesnya.
“Karena hasil musyawarah desa, dana desa itu kami bagi-bagi per dusun. Saya sudah laporkan ke camat,” imbuhnya.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Maros mengaku sudah mengecek jembatan yang pembangunannya tak berlanjut itu.
“Lokasinya memang jauh dan sulit dijangkau. Tapi, kami akan lakukan survei ulang,” ujar Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Maros Muetazim Mansyur kepada Fajar.
