SUKABUMI – Sosok Histato Dayanto Kobasah, salah satu guru berprestasi dari dari SD Negeri (SDN) Dewi Sartika CBM Kota Sukabumi memang patut ditiru. Selain pernah menyandang predikat Guru Inspiratif Jawa Barat (Jabar) Een Sukaesih Award (ESA) di 2017.
Tahun ini, ia diundang Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (MenpanRB) untuk memberikan masukan dan presentasi kepada negara dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk pengelolaan tenaga pengajar dan kelompok millenial dalam grand design pembangunan Aparatur Sipil Negara (ASN) 2020-2024 di Hotel Ambhara, Jakarta, baru-baru ini.
Dalam kegiatan tersebut, MenpanRB juga mengundang lima orang inspiratif lainnya, untuk mempresentasikan serta memberikan saran sesuai dengan materi yang di bahas dalam FGD tersebut.
“Alhamdulillah sangat bangga, karena saya bisa mewakili Kota Sukabumi untuk menghadiri kegiatan ini, ini kesempatan yang sangat langka, jadi membuat saya semakin terkesan,”ucapnya kepada Radar Sukabumi, Minggu (30/9).
Menurut Histato, undangan tersebut ia manfaatkan untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada pemerintah pusat mengenai nasib para guru honorer khususnya di Kota Sukabumi yang menginginkan kesejahteraan bagi nasib para guru honorer. Para peserta yang diundang adalah mereka yang berhasil menjadi juara di Guru Inspiratif Jawa Barat ESA tahun lalu.
Ia mengaku sangat bangga dan senang menjadi narasumber FGD KemenpanRB dan Kemdikbud. “Alhamdulillah KemenpanRB dan Kemdikbud telah membuka diri menerima masukan-masukan, semoga pendidikan Indonesia lebih berkeadilan dan selalu dapat bersaing dengan negara-negara lain,” imbuhnya.
Sementara itu, menurutnya pengelolaan tenaga pengajar dan kelompok millenial sangat berperan penting dalam grand design pembangunan ASN. Ia menilai untuk mewujudkan itu semua, pemerintah harus melihat akar-akar permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan saat ini.
Dikatakannya ada beberapa akar permasalahan pendidikan Indonesia.”Yaitu, adanya kompleksitas birokrasi, banyak institusi yang ngatur pendidikan, jalan-jalan sendiri, koordinasi lemah, tidak tepat persoalan berbasis data dan diperlukan perubahan,”ulasnya.
Pihaknya mencoba memberikan saran dan masukan agar pemerintah merevisi UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Kedua, PermenpanRB nomor 36 tahun 2018 tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS 2018 agar ditinjau lagi, terutama pasal 58 ayat 3 ttg persyaratan CPNS yang membatasi usia maksimal 35 tahun, padahal hanya guru honorer yang berusia di atas 35 tahun belum diangkat menjadi PNS, bahkan kesejeteraan para guru honorer juga tidak diperhatikan.
“Selain itu, saya juga memberikan masukan mengenai Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dilaksanakan secara tatap muka, tidak online,”paparnya.Adanya kenaikan pangkat guru otomatis langsung dan CPNS K2 yang usianya di atas usia 35 tahun dapat mengikuti tes CPNS.
“Banyak kemarin masukan seperti membuat grand design tentang tata kelola guru dan tenaga kependidikan komprehensif,”tuturnya.Dimulai dari dengan analisis kebutuhan guru yang mendalam, hapus beragam juknis yang mempersulit guru, komunikasi yang efektif lintas kementerian.
“Adanya pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan guru, mengurangi red tape pendidikan, konsisten pendataan yang benar,”ulasnya.Pemerintah juga harus bisa membagi peran secara jelas, pada masing-masing institusi terkait dan melaksanakannya dengan konsisten antara pemerintah pusat dan daerah.
“Dan terakhir masukan dari saya adalah membuat Big Data For Education,”ujarnya. Ia berharap presentasi serta masukan yang ia berikan saat kegiatan itu, bisa direspon secara cepat oleh pemerintah, khusunya terkait kesejahteraan guru honorer.
(wdy)
