JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan fokus digitalisasi sekolah pada 2021. Namun, beberapa pihak mengkritisi hal itu. Salah satunya Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih.
Dia mengatakan, program digitalisasi sekolah pada 2021 yang menelan anggaran hingga Rp 3 trilliun, masih belum matang dari sisi perencanaan. Terkesan terburu-buru yang dikhawatirkan akan berantakan implementasinya.
”Wilayah 3T belum ter-cover penuh jaringan internet. Sedangkan SDM guru kita juga masih belum siap. Harusnya selesaikan PR ini dulu,” ungkap Abdul Fikri Faqih, Rabu (11/11).
Niat pemerintah untuk digitalisasi sekolah di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) melalui pengadaan laptop, proyektor, dan perangkat teknologi informasi (TIK), dinilai kurang tepat sasaran.
”Sarana pendukung digital itu wajib ada akses internet, sedangkan data pemerintah menunjukkan, wilayah 3T masih sulit dijangkau sinyal,” terang Abdul Fikri Faqih.
Apalagi, berdasar data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) 2020, pemerintah masih belum optimal menyediakan akses internet hingga 100 persen di wilayah 3T. Saat ini, infrastruktur 4G yang telah dibangun mencapai 83.218 desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Dari 20.341 desa di wilayah 3T, masih ada 9.113 desa yang belum terjangkau jaringan 4G. ”Baru setengah dari total desa di wilayah 3T yang terjangkau jaringan 4G,” ujar Fikri.
Menurut Fikri, bantuan laptop hanya akan menjadi barang pajangan mewah di sekolah, tanpa adanya sinyal internet sebagai akses pendukung utama. ”Alat-alatnya diadakan, tapi buat apa bila tidak bisa akses informasi dan update bahan pelajaran,” katanya.
Selain itu, Fikri menyinggung soal kesiapan sumber daya manusia terutama guru dan tenaga kependidikan dalam program digitalisasi tersebut. ”Surveinya kan 60 persen guru masih gagap teknologi informasi, perkembangan sekarang kita belum tahu, apakah masih sama atau ada perkembangan,” tutur Abdul Fikri Faqih.
Untuk itu, politisi PKS tersebut meminta diadakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama guru dan tenaga kependidikan menjadi prioritas pemerintah terlebih dahulu.
”Apalagi pada masa pandemi seperti sekarang ini, kreativitas dan kualitas pendidik benar-benar diuji untuk menjamin kegiatan belajar mengajar tetap kondusif secara virtual,” ujar Fikri.
Setiap program pendidikan nasional, lanjut Fikri, semestinya juga memperhatikan kondisi kelokalan yang menjadi sasaran. ”Mas Menteri ini tampaknya kurang dapat support data yang cukup. Sebaiknya walaupun Think globally, tapi harus tetap Act Locally sesuai data lapangan yang bahkan sudah tersedia dan telah dirilis Kemendikbud sendiri,” ucap Abdul Fikri Faqih. (sai)
