JAKARTA – Pemerintah terus mengoptimalkan pendidikan, untuk anak bangsa. Setiap tahun di APBN selalu dianggarkan 20 persen. Pada APBN 2019 pun angkanya sekitar itu. Tepatnya Rp 492 triliun dari total Rp 2.461 triliun.
Anggaran Rp 492 triliun itu didistribusikan untuk dua bagian. Rp 308 triliun untuk daerah dan sisanya untuk 20 kementerian/lembaga yang turut melaksanakan fungsi pendidikan.
“Ini artinya bahwa tanggung jawab pendidikan semakin dilimpahkan ke daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Dengan anggaran yang semakin besar dari waktu ke waktu dan kewenangan juga semakin diperbesar,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Jumat (16/11).
Anggaran pendidikan terbesar ada di Kementerian Agama (Kemenag), sebesar Rp 51,9 triliun atau 10,53 persen. Di posisi kedua untuk Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sebesar Rp 40,2 triliun (8,14 persen), Kemendikbud Rp 35,99 triliun (7,31 persen).
Muhadjir menjelaskan, anggaran yang dimiliki Kemendikbud berkurang lantaran tahun depan pihaknya tak lagi mengelola dana pembangunan fisik. Sebab, kegiatan itu dilimpahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Tahun 2019, Kemendikbud sudah tidak lagi mengelola dana bantuan fisik, karena langsung ditangani oleh KemenPUPR dan kami akan lebih fokus kepada pembinaan mutu, pengawasan, regulasi, dan afirmasi,” tandasnya.
Dia pun meminta para guru agar ikut bekerja sama dengan Kemendikbud, dalam melaksanakan program pendidikan.
“Oleh karena itu, saya mohon kepada bapak dan ibu untuk bekerja sama dengan kami. Maju atau tidaknya pendidikan ditentukan oleh kinerja masing-masing kabupaten dan kota,” kata mantan rektor UMM itu.
(yes/JPC)
