Denny juga meminta maaf bila ada keberatan dengan rilis terkait kelanjutan pembangunan Meikarta lantaran KPK hanya fokus pada kasus.
Tidak sampai pada upaya penghentian pembangunan Meikarta. ”Kalau ada kesalahan di rilis, itu adalah tanggung jawab saya. Karena pada prinsipnya, kami ingin support dan bekerja sama penuh dengan KPK untuk menyelesaikan persoalan ini secara tuntas,” jelas dia.
Sebelumnya, Febri menegaskan bahwa pihaknya keberatan dengan siaran pers yang seolah-olah pernyataan KPK dijadikan legitimasi untuk meneruskan proyek Meikarta. Dia menegaskan, KPK tidak pernah menyampaikan setuju atau tidak setuju proyek Meikarta diteruskan.
Sebab, saat ini KPK fokus pada pokok perkara dugaan suap terkait perizinan Meikarta. ”Sejauh ini di KPK belum ada pembahasan tentang apakah ada atau tidak ada rekomendasi penghentian atau pencabutan izin Meikarta,” kata Febri.
Sementara itu, kemarin pihak manajemen PT Lippo Cikarang Tbk tidak menghadiri panggilan Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan pengembang superblok Meikarta itu rencananya dimintai keterangan mengenai masalah yang sedang dialami perseroan di BEI. Namun, perseroan tidak dapat memenuhi panggilan tersebut karena sedang melakukan investigasi internal.
Meski begitu, PT Lippo Cikarang Tbk telah membuat pernyataan yang disampaikan melalui keterbukaan informasi di website BEI pada Selasa (16/10). Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI Kristian S. Manulang menilai pernyataan yang disampaikan perseroan tersebut sudah memadai.
