JAKARTA — Kebijakan pemerintah yang kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) disoal Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menilai perpanjangan PPKM tanpa target dan indikator keberhasilan menunjukkan bahwa pemerintah tidak punya program penanggulangan pandemi yang jelas dan terukur atau akuntabel.
Tanpa indikator keberhasilan itu, maka buka-tutup atau gonta-ganti nama istilah PPKM dapat dipersepsikan masyarakat hanya alat pemerintah untuk meredam gejolak dalam masyarakat. “Yang mulai jenuh menghadapi pandemi Covid-19,” ujar Mulyanto kepada wartawan, Jumat (20/8).
Anggota Komisi VII DPR RI ini menambahkan, seharusnya pemerintah menjelaskan apa saja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan setiap PPKM.
BACA JUGA : Terus dan Terus! PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 23 Agustus, Luhut : Atas Petunjuk Presiden
Misalnya jumlah target kasus tambahan positif harian, jumlah target positive rate (prosentase kasus positif dari total testing) harian, hingga target penurunan jumlah kematian karena Covid-19 per hari. “Semua itu kan bisa dihitung dan diperkirakan,” tegasnya.
Dengan indikator yang jelas ini, menurut Mulyanto, rakyat dapat menilai apakah pemerintah benar-benar bekerja on the track untuk mencapai target-target itu dalam penanggulangan pandemi Covid-19 atau tidak.
Jangan kemudian rakyat dikenakan berbagai pembatasan, namun pemerintah tidak menjamin perkembangan upaya penanggulangan Covid-19.
BACA JUGA : Ratusan Ribu Rakyat Meninggal, PKS: Kenapa Presiden Jokowi Tidak Minta Maaf!
Mulyanto juga menyoal pidato kenegaraan Presiden Jokowi pada 16 Agustus lalu yang tidak menyebutkan target-target indikator penanggulangan pandemi yang mendasari RAPBN tahun 2022.
Padahal faktor pandemi sangat berpengaruh terhadap target capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2022.
“Target pertumbuhan ekonominya ditetapkan, namun target penanggulangan pandeminya tidak. Ini kan aneh,” cetus Mulyanto.
