Perjalanan Dinas KPK Dibiayai Panitia, Abdullah : Pimpinan KPK Sekarang Kurang Integritas

Abdullah Hehamahua
Abdullah Hehamahua

JAKARTA – Abdullah Hehamahua mengkritik terbitnya Peraturan Pimpinan KPK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas, di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 30 Juli 2021. Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menilai, permintaan pembiayaan perjalanan dinas pegawai atau pimpinan KPK yang ditanggung panitia berpotensi konflik kepentingan atau malaadministrasi.

“Jika pihak penyelenggara merupakan pihak pemerintah, hal itu bisa menimbulkan konflik kepentingan atau malaadministrasi,” katanya kepada JawaPos.com (jaringan radar sukabumi), Minggu (8/8/2021).

Bacaan Lainnya

Tapi jika panitia penyelenggara yang membiayai perjalanan dinas merupakan pihak swasta, maka hal itu bisa berpotensi gratifikasi. Karena itu, untuk tutup celah, maka pegawai dan Pimpinan KPK tidak boleh menerima bantuan dari pihak manapun.

“Jadi kalau alasan keterbatasan dana, berarti ini bukan persoalan kinerja KPK, tapi kinerja pemerintah,” tegasnya.

Penerbitan Perprim tersebut, kata Abdullah, menunjukkan Firli Bahuri Cs tak memahami hakikat dibentuknya lembaga antirasuah. Ini karena menurutnya, KPK merupakan lembaga extra ordinary crime.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *