RADARSUKABUMI.com, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin memberikan peringatan keras kepada seluruh PNS (pegawai negeri sipil). PNS diminta netral dan tidak berpolitik praktis menjelang pelaksanaan pemilu serentak 2019.
“Jangan sampai berpolitik praktis. Bisa lumpuh negara ini kalau 4,3 juta PNS berpolitik praktis,” kata Menteri Syafruddin di sela-sela acara evaluasi kinerja 2018 dan resolusi kinerja KemenPAN-RB 2019 di Jakarta. Kamis (31/1).
Setiap PNS, lanjutnya, punya hak politik. Namun, hak politiknya disalurkan saat berada di bilik suara.
PNS tidak boleh menunjukkan keberpihakannya secara terang-terangan.
“Enggak usah politik-politikan. Fokus kerja benahi sistem birokrasi. Kalau masih nekad, ada sanksi tegas yang akan kami berlakukan. Mulai teguran hingga pemecatan,” tandasnya.
Dia pun mengimbau agar seluruh pimpinan instansi untuk memantau pergerakan seluruh pegawainya. Bila ada yang terbukti menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon, bisa dilaporkan ke Bawaslu. Selanjutnya, diproses sesuai peraturan perundang-undangan.
(esy/jpnn)
