JAKARTA – Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus mendapat alokasi anggaran Rp 4,1 triliun yang telah masuk dalam revisi Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2018.
Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pihaknya akan menggandeng pengurus rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) membantu mengawasi pelaksanaan KJP Plus.
Dia mengatakan, RT dan RW akan dilibatkan untuk memeriksa data warga yang layak menerima bantuan tersebut.
“Preview penerima KJP bukan saja berdasarkan data sekolah nanti kita akan mendayagunakan jaringan RT RW untuk ikut mereview data,” ujarnya di Balai Kota Jakarta, kemarin (5/11).
Setelah pendataan ulang di RT dan RW selesai, dana KJP Plus baru akan disalurkan. Hal itu dilakukan agar memastikan program tepat sasaran.
“Memastikan bahwa penerima KJP adalah benar target yang membutuhkan, itu yang paling penting,” kata Anies.
Anggaran KJP Plus sendiri naik dua kali lipat dari program KJP di masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama yang sebesar Rp 2,44 triliun. (wah)
