JAKARTA — Kemunculan wacana pemilu 2024 pada pemilihan presiden 2027 membuat para aktivis geram. Salah satunya Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule.
Baginya, penundaan Pilpres 2027 sama saja mewacanakan agar Presiden Joko Widodo memperpanjang masa jabatan hingga melebihi masa jabatannya di tahun 2024. Dengan kata lain, wacana ini sama saja menunjukkan negara memang sedang sakit dalam pikirannya. Sebab, selalu melanggar konstitusi yang seharusnya menyehatkan dan memakmurkan rakyat.
“Bagaimana rakyat mau sehat, jika negara sakit? Aturan dan konstitusi yang buat sehat dan makmur tak dijalankan secara baik dan sepenuhnya,” tutur Iwan Sumule saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL (jaringan Radar Sukabumi) sesaat lalu, Minggu (15/8).
BACA JUGA : Suami Gerebek Istri Saat Indehoy dengan Pria Selingkuhan di Kamar, Ternyata laki-lakinya..
Iwan Sumule lantas mengurai sejumlah kebijakan yang “sakit” selama ini. Salah satunya penerbitan Perppu 1/2020 yang kemudian disahkan menjadi UU 2/2020 tentang Corona. Di mana pengelolaan keuangan negara menjadi tidak terawasi dan pejabat yang mengelola mendapat kekebalan.
Buntutnya, ribuan triliun rupiah yang digelontorkan untuk mengatasi pandemi dalam setahun lebih ini menjadi tidak efektif. Covid-19 masih tinggi sementara rakyat juga masih dalam hidup yang susah. “Jadi tidak hanya negara yang sedang sakit, pemimpin negara pun sakit. Konstitusi dilanggar!” tutupnya.
