JAKARTA — Potensi ekonomi digital di Indonesia berusaha digenjot Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto lewat pelatihan untuk masyarakat calon pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Pasalnya, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, hingga saat ini terdapat 64,2 juta UMKM dengan nilai kontribusi pada tahun 2020 mencapai 60,51 persen dari PDB atau senilai Rp 9.580 Triliun.
Airlangga menyebutkan, jumlah UMKM itu mampu menyerap 96,92 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42 persen dari total investasi.
Dari potensi tersebut, Airlangga memastikan dukungan pemerintah terhadap UMKM akan terus digelontorkan. Di mana, alokasi anggaran khusus bagi UMKM menjadi Rp 96,21 triliun.
Katanya dana tersebut dituangkan ke dalam program Subsidi Bunga, Penempatan Dana Pemerintah pada Bank Umum Mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro, Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung, dan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah.
Airlangga mengurai, sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021, total realisasi PEN Dukungan UMKM Tahun 2021 sudah sebesar Rp 64,35 Triliun dengan jumlah debitur/UMKM sebanyak 33,93 juta. Selain itu, terdapat pula dukungan tambahan berupa pembebasan rekening minimum, biaya beban, dan abonemen listrik yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM.
Selain itu, Airlangga juga mendorong upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program Kartu Prakerja, yang menurutnya turut membantu para pelaku usaha maupun calon pelaku usaha untuk meningkatkan kompetensinya.
“Berdasarkan data Manajemen Pelaksana, salah satu pelatihan yang paling diminati adalah mengenai penjualan dan pemasaran,” ujar Airlangga saat memberikan keynote speech pada acara webinar Obsession Media Group UMKM Summit 2021 dengan tema “PPKM Outlook 2022, Pasca – PPKM dan Peluang 2022”, Sabtu (6/11).
Pada sisi lain, Kemenko Perekonomian juga terus mendorong peningkatan kualitas program Kartu Prakerja dan mengembangkan ekosistem Prakerja yang dalam aktualisasinya melibatkan pihak swasta termasuk perbankan dan perusahaan layanan keuangan digital sebagai mitra pembayaran.
Berdasarkan hasil survei, mayoritas penerima Kartu Prakerja mengatakan bahwa pelatihan Kartu Prakerja telah mendorong kewirausahaan dan insentif Kartu Prakerja digunakan untuk modal usaha.
Bahkan dipaparkan Ketua KPCPEN ini, 17 persen penerima Kartu Prakerja yang sebelumnya menganggur telah berwirausaha. Hal ini menunjukkan bahwa Kartu Prakerja telah efektif meningkatkan keterampilan menjadi wirausaha.
