“WTO harus tetap relevan dengan ekonomi modern sebagai forum multilateral dengan melanjutkan kemajuan pada reformasi WTO yang diperlukan. Terutama untuk menunjuk Badan Banding (AB) dan menetapkan parameter untuk meninjau pekerjaan tersebut,”ujar Mendag Lutfi.
Mendag Lutfi menyampaikan, Indonesia memprioritaskan kesimpulan mandat Doha, seperti subsidi perikanan dan agenda pertanian dengan mengurangi subsidi secara proporsional. Dalam negosiasi perikanan, Indonesia menegaskan kembali dukungan untuk disiplin yang kuat, efektif, dan adil dalam mencapai target SDG 14.6 yang mencakup Perlakuan Khusus dan Diferensial (Special and Differential Treatments/SDTs) sebagai elemen penting untuk memastikan kebijakan yang seimbang di antara ekonomi dengan berbagai tingkat pembangunan dan kapasitas.
Untuk Pertanian, lanjut Mendag Lutfi, Indonesia mendukung solusi permanen terhadap cadangan pangan masyarakat untuk ketahanan pangan (Public Stockholding for Food Security Purposes/PSH) dan pogram kerja yang dapat dijalankan pada Special Safeguard Mechanism for Developing Member (SSM) untuk memastikan transparansi, ketahanan pangan, kegiatan re-ekspor; serta menegaskan kembali pentingnya pengurangan subsidi dukungan domestik 50 persen oleh ekonomi maju.
“Sebagai pendekatan alternatifuntuk memajukan hasil multilateral, Indonesia telah bergabung dengan beberapa negosiasi plurilateral. Indonesia menegaskan kembali posisi pada akses pasar dan lokalisasi data dan menolak gagasan moratorium permanen bea masuk pada transmisi elektronik dalam negosiasi e-commerce,” jelas Mendag Lutfi.(*)
