’’Apakah yang hanya kurang satu-dua poin itu tidak berkulitas? Saya rasa berkualitas,’’ katanya. Bima menegaskan skema perangkingan digunakan jika dalam satu formasi tidak ada satupun pelamar yang lolos PG. Kemudian sistem perangkingan juga dilakukan jika pelamar yang lolos PG lebih sedikit dibandingkan dengan formasi yang tersedia.
Misalnya formasi yang tersedia ada empat kursi, tetapi yang lolos PG hanya dua orang. Maka formasi pertama dan kedua hampir pasti diisi oleh dua pelamar yang lolos PG. Sementara formasi ketiga dan keempat akan diperebutkan pelamar dari hasil pemeringkatan. Bima menuturkan ketika dalam satu formasi terpaksa diisi dari pelamar yang lolos PG dan hasil pemeringkatan, maka keduanya akan dipisah. Sehingga tidak ada persaingan antara pelamar yang lolos PG dengan hasil pemeringkatan. ’’Ini adalah upaya win win solution,’’ tuturnya.
Menurut Bima selama ini dalam percakapan di media sosial ada polarisasi pelamar CPNS yang sudah mengikuti SKD. Yakni kubu pelamar yang berhasil lolos PG dan kubu pelamar yang merasa nilainya tinggi tetapi tidak lolos PG. Keduanya ingin sama-sama diberikan kesempatan untuk ikut SKB. Selain itu dalam skema baru ini, ada kemungkinan pelamar CPNS bisa diterima di formasi lain yang masih sejenis dan dalam satu instansi. Kondisi ini diperkirakan terjadi untuk formasi guru.
Sebagai contoh di SDN 1 Kebayoran Lama ada satu formasi guru matematika. Kemudian yang lolos PG untuk formasi tersebut ada dua orang. Kemudian di SDN 2 Kebayoran Lama untuk formasi yang sama tidak ada satupun pelamar yang lolos PG. Maka ada potensi pelamar yang lolos PG tetapi gagal bersaing SKB di SDN 1 Kebayoran Lama akan lolos ke SDN 2 Kebayoran Lama.
Tetapi jika yang lolos PG pada formasi SDN 1 Kabayoran Lama itu hanya satu orang, maka pengisian formasi di SDN 2 Kebayoran Lama menggunakan basis pemeringkatan. Untuk fase SKB akan diambil tiga pelamar dengan nilai tertinggi untuk bersaing memperebutkan satu kursi. Bima menegaskan seluruh sistem, termasuk pengisian yang berhak ikut SKB sudah dilakukan secara sistem. ’’Tidak ada intervensi tangan pegawai BKN atau instansi manapun,’’ jelasnya. Aplikasi seleksi CPNS di BKN sudah dirancang dengan logika tertentu untuk mengantisipasi berbagai macam kasus.
Dia mengatakan pada prinsipnya pemerintah tetap mencari pelamar yang berkualitas. Adanya sistem pemeringkatan bukan berarti menurunkan kualitas seleksi CPNS. Sistem pemeringkatan hanya digunakan untuk mengisi formasi yang benar-benar kosong. Data BKN menyebutkan ada sekitar 3.000 formasi kosong karena tidak ada pelamarnya dan tidak ada pelamar yang lolos seleksi administrasi. Nah 3.000 formasi yang kosong itu bisa jadi bakal diisi oleh pelamar yang dari penjaringan berbasis pemeringkatan.
