JAKARTA — Kongres ke-III Persatuan Guru-Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) menghasilkan dua rekomendasi utama. Yaitu menolak penghapusan kata Madrasah di dalam rancangan undang-undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Selain itu mereka juga menolak LGBT di Indonesia.
Rekomendasi tersebut disampaikan langsung Ketua Umum Pergunu Kiai Asep Saifuddin Chalim. “Kesimpulan rekomendasi harus dijalankan dengan serius,” katanya Senin (30/5). Dia lantas menjelaskan dua rekomendasi yang utama dari Kongres Pergunu.
“Yang utama adalah soal RUU Sisdiknas yang menghapus (kata) Madrasah. Yang tadinya sudah ada, sekarang dihapus,” tuturnya. Menurut dia kata atau istilah Madrasah perlu tetap dipertahankan di dalam RUU Sisdiknas. Sehingga tidak memicu polemik di tengah masyarakat.
Menurut dia, Madrasah memiliki peranan penting untuk membangun pendidikan nasional. Apalagi melalui Madrasah, para siswa juga mendapatkan materi keagamaan. Sehingga tidak hanya soal pendidikan umum saja.
“Saya siap berangkatkan semua utusan wilayah Pergunu ke Jakarta,” tandasnya. Apalagi Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto sudah siap menerima untuk beraudiensi soal status Madrasah di dalam RUU Sisdiknas. Kiai Asep berharap semua pihak, khususnya Kemendikbudristek dan Kemenag, bersedia duduk bersama untuk membahas RUU Sisdiknas.
Rekomendasi penting berikutnya adalah Pergunu menolak keras paham LGBT berkembang di Indonesia. Sebab tidak sejalan dengan Sila Pertama dari Pancasila. “Kepada PBNU kami berharap bisa bersikap tegas soal LGBT. Kalau tidak, biar kami di Pergunu yang bersikap tegas,” jelasnya.
Kiai Asep juga terima kasih atas amanah untuk kembali memimpin Pergunu. Dia bakal mengawal misi Pergunu untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju, adil, dan makmur. Untuk mewujudkan perlu empat pilar. Yaitu akses intelektual, jaringan, sosial, dan finansial.
“Untuk akses intelektual, kami canangkan setiap tahun mencetak 500 orang doktor,” tandasnya.
