Kementan Siap Latih Jutaan Petani dan Penyuluh Antisipasi Darurat Pangan

BPPSDMP Kementan

JAKARTA – Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementerian Pertanian (Kementan) melatih jutaan petani dan penyuluh untuk mengantisipasi darurat pangan nasional.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengatakan, prioritas pemerintah saat ini adalah menggenjot produksi padi dan jagung untuk mencegah krisis pangan di Indonesia.

Bacaan Lainnya

“Kalau krisis energi mungkin kita masih bisa bergerak, tapi kalau krisis pangan, seluruh aktivitas terhenti, bahkan negara pun tidak ada tanpa pangan. Sehingga, ini menjadi prioritas pemerintah saat ini,” kata Mentan Amran.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi mengatakan, situasi dunia dalam kondisi tidak menentu dengan sekira 60 negara mengalami krisis pangan dan 900 juta penduduk dunia terdampak krisis pangan.

Krisis pangan, kata Dedi, disebabkan oleh pandemi COVID-19, climate change (perubahan iklim), dan geopolitical tension, terutama perang Rusia dan Ukraina, yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda usai.

“Di Indonesia, sejak Februari tahun lalu hingga Maret tahun kita mengalami fenomena alam yang disebut El Nino, kemarau yang berkepanjangan,” ujar Dedi saat Konferensi Pers menjelang Pelatihan Sejuta Petani dan Penyuluh (PSPP) Volume 10 Tahun 2024, Jakarta, Kamis (30/5).

Dedi mengatakan, beras adalah kebutuhan pokok Indonesia. Per bulannya, kebutuhan beras dalam negeri tidak kurang dari 2,6 juta ton atau setara 1 juta hektar luas panen dengan produktivitas 5,2 ton per hektar.

Dedi menjelaskan, konsumsi beras dalam negeri setiap bulannya tidak kurang dari 2,6 juta ton atau setara 1 juta hektar luas panen dengan produktivitas 5,2 ton per hektar. Sementara Indonesia hanya mampu menghasilkan beras 30,2 juta ton per tahun.

“Artinya kita masih defisit 1 juta beras. Belum lagi cadangan beras pemerintah (CBP) 2,5 juta ton, berarti dijumlah kurang lebih 3,5 juta ton beras setiap tahun. Itu setara dengan 7 juta ton gabah kering giling (GKG),” jelas Dedi.

Berdasarkan data yang ada, pada Maret 2024, petani baru bisa menanam seluas 800.000 hektar atau dengan kata lain terjadi kekurangan tanam seluas 300.000 hektar, yang akibatnya akan defisit beras.

“Oleh karena itu, kita harus melakukan perluasan tanam dan meningkatkan indeks pertanaman (IP) kita di lahan rawa dan lahan tadah hujan agar produksi beras kembali melimpah,” ujar Dedi.

Kementan saat ini tengah fokus menggenjot produksi dua komoditas pokok, yaitu padi dan jagung nasional melalui optimalisasi lahan rawa, pompanisasi, dan tumpang sisip padi gogo di lahan perkebunan.

Dedi mengatakan, optimalisasi rawa sedang dilakukan di 11 provinsi dengan target meningkatkan IP 100 menjadi 200 untuk daerah yang sudah dilakukan survei investigasi dan desain (SID).

“Lahan rawa kita umumnya cuman tanam satu kali dalam satu tahun. Lahan Rawa kalau kita tingkatkan IP dari satu kali menjadi dua dalam satu tahun berarti kita harus optimasi lahannya. Kita harus perbaiki salurannya dan sebagainya,” sambung dia.

Kementan juga menggalakkan program bantuan pompanisasi, khususnya di lahan persawahan tadah hujan ber-IP satu yang dekat dengan sumber air. Program ini akan dilakukan 500 hektare di Pulau Jawa dan 500 hektar di luar Pulau Jawa.

“Kita punya lahan tadah hujan 3-4 juta hektare, yang baru tanam satu kali dalam satu tahun karena apa irigasinya hanya mengandalkan hujan. Kalau ini kita tingkatkan IP-nya jadi dua kali, produksi kita juga akan meningkat,” ujar dia.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *