Kartu Prakerja Tetap Berlanjut, Hanya Ini yang Disetop

  • Whatsapp
Kartu Prakerja (ilustrasi)

RADARSUKABUMI.com – Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja, Panji Winanteya Ruky menegaskan tidak ada penghentian program Kartu Prakerja.‎

Menurut Panji, yang dihentikan dari Kartu Prakerja adalah pelatihan yang berbentuk paket bundling saja. Sehingga bukan program dari Kartu Prakerja itu.

Bacaan Lainnya

“Program pelatihan Kartu Prakerja memiliki ribuan jenis pelatihan yang variatif, dan paket bundling yang dihentikan. Ini hanya sebagian kecil dari seluruh pelatihan yang ditawarkan. Sehingga peserta pelatihan tetap memiliki kebebasan untuk memilih jenis pelatihan sesuai minat dan kebutuhan mereka,” ujar Panji dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Sabtu (4/7/2020).

Panji berujar, penghentian paket pelatihan tidak berdampak terhadap program Kartu Prakerja secara keseluruhan. Sehingga program Kartu Prakerja ini tetap berjalan dan tidak dihentikan.

“Program Kartu Prakerja tetap berjalan sesuai arahan Komite Cipta Kerja,” katanya.

Panji berujar penghentian khusus paket bundling efektif dari tanggal 30 Juni dan tidak berlaku surut. Sehingga insentif peserta yang dulunya mengambil paket pelatihan bundling akan terus berjalan seperti biasa.

“Mitra platform digital serta lembaga pelatihan yang telah menjual paket pelatihan bundling hingga 30 Juni pun tetap akan menerima pembayaran atas pelatihan yang telah diselenggarakannya,” ungkapnya.

Penghentian tipe paket bundling merupakan salah satu langkah dalam menerapkan tata kelola program yang baik.

“Agar para peserta benar-benar mendapatkan manfaat dari program ini tanpa membatasi kebebasan para peserta untuk memilih ribuan jenis pelatihan lainnya,” ungkapnya.

Menurut Panji, apa yang disampaikannya sekaligus menanggapi komentar anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher.

Seperti diketahui, Netty berujar penghentian paket pelatihan Prakerja tersebut sebagai bentuk lemahnya pemerintah dalam mengelola komunikasi publik.

“Setelah lama dikritik dan dianggap mengada-ada oleh banyak pihak, baru sekarang dihentikan. Ini bukti lemahnya komunikasi publik pemerintah dengan banyak pihak,” ujar Netty, Jumat (3/7/2020).

Berdasarkan evaluasi, ada beberapa hal yang menjadi catatan dari Manajemen Pelaksana (MP) di antaranya adalah mengenai tidak ada mekanisme yang dapat memastikan setiap peserta pelatihan menyelesaikan seluruh pelatihan.

“Setelah uang negara terpakai untuk hal yang kurang terukur output, out come, dan benefitnya, program baru dihentikan. Ini kan pemborosan anggaran di tengah situasi krisis. Jadi, harus ada pertanggungjawabannya, karena bisa jadi ada pelanggaran hukum dan berpotensi merugikan negara,” sebut Netty. (jpg/izo/rs)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *