Kemudian keempat, penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). “Kenapa APIP perlu? Karena mereka lah pengawas, mereka memantau, mengarahkan. Namun kenyataannya APIP banyak dilemahkan karena dukungan anggarannya kurang, personelnya kurang,” tuturnya.
Selanjutnya kelima, Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Ke enam, optimalisasi pendapatan daerah. Ke tujuh, Keuangan Desa dan ke delapan, Manajemen Aset Daerah.
“Manajemen ASN ini juga kadang kurang keterbukaan, bahkan ada kecenderungan sekarang di Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah ya, bahwa dalam perekrutan terhadap perangkat desa itu banyak terjadi penyimpangan,” jelasnya
“Sehingga dari data kami ada sampai 350 miliar hanya untuk perekrutan penyelenggara perangkat desa, ini kan sangat memperihatinkan.” tandasnya.(*)
