“Tolong dicermati, bahwa tanggal 15 Januari besok hari terakhir, karena masih ada ribuan yang harusnya mendaftar tapi belum mendaftar. Kami mohon diblasting, agar mereka bisa mendapat nomor induk dan tidak berkurang pendapatannya,” paparnya.
Saat ini, lanjut Zudan, ada sekitar 1,78 juta pegawai honorer yang perlu diselesaikan penataannya. Dari jumlah itu, sampai 13 Januari 2025 masih terdapat 216.719 non-ASN yang sudah terdata tapi belum mendaftar seleksi CASN.
Selain itu, ada 12.506 tenaga non ASN terdaftar database BKN namun belum dilakukan rekonfirmasi oleh instansi terkait. Seperti di Papua Barat, Deli Serdang, Jayawijaya, Merauke, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tanah Toraja, Biak Numfor, Tolikara, dan Nduga.
Juga 104.815 tenaga non ASN yang sudah terdata tapi status konfirmasi jabatan tampungnya ditolak oleh instansi yang didaftar. Alasannya antara lain meninggal dunia, memasuki batas usia pensiun, hingga sudah menjadi ASN.
Karena itu, para kepala daerah hingga kepala instansi terkait diminta untuk segera mengecek tenaga non ASN yang sudah terdaftar di database BKN. Selain mengonfirmasi data mereka, diharapkan para instansi turut menyosialisasikan aturan seleksi PPPK tahap II ini.(*)
