Dugaan Korupsi Bupati Minut Mengendap

JAKARTA – Jaksa Agung Republik Indonesia, HM Prasetyo didesak segera mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, lantaran diduga sengaja mengendapkan dan tidak mengusut tuntas laporan kasus dugaan korupsi Bupati Minahasa Utara.

Ketua Sulut Corruption Watch (SCW) Novie Ngangi mengatakan, sudah berkali-kali pihaknya bersama Masyarakat Minahasa Utara (Minut) dari Sulawesi Utara menyampaikan kepada pihak kejaksaan, agar mengusut tuntas adanya dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Minahasa Utara Vonny Anneke Panambunan bersama para kroninya, yang diduga telah merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah.

“Jaksa di sana tidak tanggap dan malah kami mendapat informasi bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara ada main dengan Bupati Minut.

Sudah tidak netral dan sudah tidak bisa dianggap sebagai penegak hukum, malah melindungi korupsi yang dilakukan Bupati dan kroni-kroninya,” jelasnya dalam surat elektronik yang diterima redaksi, kemarin.

Novie menjelaskan, sebaiknya Jaksa Agung HM Prasetyo segera mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kajati Sulut) Mangihut Sinaga, yang baru setengah tahun lebih dilantik sebagai orang Kejaksaan Nomor Satu di Provinsi Nyiur Melambai itu.

“Meski masih belum ada satu tahu, tetapi Kajati ini malah sudah membungkam semua perkara dan laporan korupsi yang kita laporkan ke Kejaksaan di Sulut.

Sebaiknya Pak Jaksa Agung HM Prasetyo segera saja mencopot yang bersangkutan, sebab akan menimbulkan conflict of interest dalam penegakan hukum.

Sudah tidak netral sebagai penegak hukum,” ujarnya.

Dibeberkan Novie, sejak tahun 2016 hingga kini 2017, kasus korupsi Bupati Minahasa Utara yang diduga telah merugikan keuangan negara hingga Rp 8 miliar itu tidak ditangani oleh Kejaksaan di Sulut.

Novie pun meminta Jaksa Agung HM Prasetyo segera mengambil alih penanganan perkara itu, dikarenakan ada dugaan kuat bahwa Bupati Minahasa Utara Vonny Anneke Panambunan dan konco-konconya telah bermain mata dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Mangihut Sinaga.

Persekongkolan Bupati Minahasa Utara (Minut) dengan pihak Kejaksaan di Sulawesi Utara, lanjut dia, mengakibatkan kasus korupsi itu tidak akan pernah diusut.

Bahkan, Novie pun menunjukkan adanya selembar foto berkaitan dengan pertemuan tersembunyi antara Bupati Minahasa Utara Vonny Anneke Panambunan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Mangihut Sinaga.

“Ada foto pertemuan gelap mereka. Ini indikasi kuat bahwa memang sudah berkomplot mereka untuk korupsi dan tidak akan mengusut perkara yang berkaitan dengan Bupati itu.

Padahal, bukan hanya korupsi Proyek Penahan Ombak itu yang kami laporkan dan berkali-kali kami desak segera diusut, sudah banyak perampokan keuangan dilakukan Bupati Minut dan konco-konconya, tetapi didiamkan saja oleh Jaksa,” ungkap Novie.

Dia mendesak Jaksa Agung HM Prasetyo yang bisa mengambilalih perkara itu dan dilakukan pengusutan secara tuntas terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi Proyek Penahan Ombak di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, tahun 2016 dengan mempergunakan dana bencana Rp 15,2 miliar yang telah jauh hari dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.

Novie juga mengingatkan, sebelum menjadi Bupati di Minahasa Utara, kejahatan korupsi yang dilakukan Vonny Anneke Panambunan pun sudah banyak. “Bupati Minahasa Utara Vonny Anneke Panambunan pernah divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan Bandara Laoa Kulu, Kutai Kartanegara Tahun 2008,” ujarnya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) M Rum menyampaikan, semua laporan dan aspirasi warga dari daerah ke Kejaksaan Agung akan ditampung.

Menurut mantan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ini, laporan dari masyarakat Minahasa Utara itu pun akan ditindaklanjuti.

“Kita tampung dan kita lihat dulu sejauh mana laporan ini ditindaklanjuti,” ujarnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (kajati Sulut) Mangihut Sinaga menampik tuduhan bahwa dirinya mengendapkan perkara itu.

Dia mengatakan bahwa proses penyidikan di Kejati Sulut sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. “Penyidikan di Kejati telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur,” ujar Mangihut Sinaga.(sam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *